Waduh! Anak Buah Jokowi Sebut Baru 30 Persen ASN Melek Digital

CEO tvOne Taufan Eko Nugroho Rotorasiko bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Redaksi tvOne, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Sumber :
  • VIVA/Lazuardhi Utama

Jakarta, VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut baru 30 persen aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang melek digital.

Mindset (pola pikir) baru 30 persen,” katanya di Kantor Redaksi tvOne, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Akibat hal tersebut, ia menilai digitalisasi menjadi satu hal paradoks atau situasi yang tampak tidak masuk akal diterapkan saat ini.

Menkominfo Budi Arie Setiadi dan MUI Terkai Berantas Judi Online di Indonesia

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

“Digitalisasi itu ada tiga, yakni teknologi, pemerintahan, dan sumber daya manusia (SDM). Kalau teknologi bisa kita beli, pemerintah bisa dibuatkan aturan. Nah, kalau SDM? Ini jadi persoalan,” papar dia.

Untuk itu, saat ini Kemenkominfo sedang mengupayakan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dengan mempersiapkan talenta digital yang memiliki keterampilan dan pola pikir sesuai dengan kebutuhan era digitalisasi.

Di lain kesempatan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) Fadhilah Mathar mengaku jika saat ini sedang mengupayakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).

Menurutnya, pengembangan tersebut penting untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah mesti diambil berdasarkan data yang valid dan akurat, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran.

BKN Gantikan KASN Pelototi Pelanggaran ASN di Pilkada 2024

Menkominfo Budi Arie Setiadi dan MUI Terkai Berantas Judi Online di Indonesia.

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Alasan Bawaslu Belum Bisa Tindak Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024

Menkominfo Budi Arie Setiadi dan MUI Terkai Berantas Judi Online di Indonesia.

Photo :
Ada 400 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024
“Digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan kurasi, kecepatan, dan kualitas pelayanan publik. Diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintah,” jelasnya.
Ilustrasi Pilkada.

Pengamat Anggap Netralitas ASN dalam Pilkada Sesuatu yang Bertentangan

Pengamat politik mengatakan netralitas ASN dalam Pilkada adalah paradoksal: di satu sisi ASN juga warga negara yang memiliki hak pilih tetapi mereka diwajibkan netral.

img_title
VIVA.co.id
19 September 2024