Waduh! Anak Buah Jokowi Sebut Baru 30 Persen ASN Melek Digital

CEO tvOne Taufan Eko Nugroho Rotorasiko bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Redaksi tvOne, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Sumber :
  • VIVA/Lazuardhi Utama

Jakarta, VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut baru 30 persen aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang melek digital.

Pengamat Anggap Netralitas ASN dalam Pilkada Sesuatu yang Bertentangan

Mindset (pola pikir) baru 30 persen,” katanya di Kantor Redaksi tvOne, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.

Akibat hal tersebut, ia menilai digitalisasi menjadi satu hal paradoks atau situasi yang tampak tidak masuk akal diterapkan saat ini.

Budi Arie: Berantas Judi Online Harus Kebal Godaan

Menkominfo Budi Arie Setiadi dan MUI Terkai Berantas Judi Online di Indonesia

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa
Janji Bigo Live ke Menkominfo

“Digitalisasi itu ada tiga, yakni teknologi, pemerintahan, dan sumber daya manusia (SDM). Kalau teknologi bisa kita beli, pemerintah bisa dibuatkan aturan. Nah, kalau SDM? Ini jadi persoalan,” papar dia.

Untuk itu, saat ini Kemenkominfo sedang mengupayakan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dengan mempersiapkan talenta digital yang memiliki keterampilan dan pola pikir sesuai dengan kebutuhan era digitalisasi.

Di lain kesempatan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) Fadhilah Mathar mengaku jika saat ini sedang mengupayakan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).

Menurutnya, pengembangan tersebut penting untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah mesti diambil berdasarkan data yang valid dan akurat, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran.

Menkominfo Budi Arie Setiadi dan MUI Terkai Berantas Judi Online di Indonesia.

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Menkominfo Budi Arie Setiadi dan MUI Terkai Berantas Judi Online di Indonesia.

Photo :
“Digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan kurasi, kecepatan, dan kualitas pelayanan publik. Diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintah,” jelasnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya