82,6 Persen Warga 3T Sudah Online, tapi Ada Masalah yang Belum Terpecahkan
- VIVA/Trisya Frida
Jakarta, VIVA – Survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kemenkominfo) mengungkap sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah terhubung internet pada tahun ini.
Dalam survei berjudul “Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal”, artinya, sebanyak 8,1 juta pengguna dari total sekitar 9,8 juta penduduk daerah 3T sudah memiliki akses internet.
“Namun demikian, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan masih ada 17,4 persen masyarakat yang belum memiliki akses internet, dan ini merupakan tantangan besar yang harus kita atasi bersama,” ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga di Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Survei ini juga menemukan bahwa 14,8 persen masyarakat menyebut biaya kuota internet yang terlalu mahal sebagai alasan utama mengapa mereka belum terhubung dengan internet.
Di sisi lain, 49,23 persen penyelenggara jasa internet (internet service provider/ISP) yang terlibat dalam survei berharap adanya insentif pajak bagi mereka yang berkomitmen membangun layanan di daerah 3T.
Adapun survei tersebut bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang pengembangan infrastruktur internet di daerah 3T serta memberikan gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan ISP di pasar Indonesia.
Menggunakan metode penentuan sampel probability sampling, survei “Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal” melibatkan 1.950 responden dari 17 provinsi, 64 kabupaten di daerah tertinggal, serta 322 ISP.
Adapun periode survei ini diselenggarakan pada Juli hingga September 2024. Saat ini, sebanyak 1.020 desa telah diidentifikasi membutuhkan sinyal internet, di mana sekitar 464 desa telah teratasi, sementara 556 desa masih dalam proses.
Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Indonesia. Hal ini disampaikan karena adanya petisi kritik terhadap.
