3 Sektor Harus Diprioritaskan
- VIVA/Helsa Alvina
Jakarta, VIVA – Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kemenkominfo) Fadhilah Mathar mengatakan digitalisasi perlu ditingkatkan dan diprioritaskan di tiga sektor untuk pemerintahan selanjutnya agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
Ia mengatakan tiga sektor yang perlu diprioritaskan yaitu bisnis, warganegara, dan pemerintahan. Pertama, digitalisasi sektor bisnis perlu ditingkatkan. Caranya dengan mendorong produktivitas melalui adopsi teknologi termasuk di dalamnya juga ada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Dalam selang waktu menuju Indonesia Emas 2045, Fadhilah mengatakan jika pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) agar Indonesia bisa mencapai potensinya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi di 2038 dan salah satu yang difokuskan lewat digitalisasi bisnis.
Apabila dunia bisnis tidak didorong untuk mengadopsi teknologi dari periode saat ini termasuk pada periode pemerintahan yang baru yakni 2024-2029, maka potensi besar Indonesia untuk menjadi negara maju dapat sirna.
"Saat ini saja kalau kita lihat tahun 2023 PDB Indonesia per kapita itu sekitar US$4.700, tentu kita mengharapkan jumlah yang lebih dari itu pada tahun 2038. Maka, mau tidak mau, business as usual harus ditingkatkan dengan menambahkan satu faktor lagi, yaitu digitalisasi," jelasnya.
Selanjutnya membahas prioritas digitalisasi yang perlu ditingkatkan pada periode pemerintahan yang baru, Indah mengatakan digitalisasi perlu ditingkatkan dari sektor warganegara.
Pada sektor ini, digitalisasi diharapkan dapat terjadi peningkatan aksesibilitas dan adopsi infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah periode sekarang. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan infrastruktur digital yang digiatkan sejak 2014 hingga 2024, yakni untuk menciptakan nilai tambah dan produktivitas masyarakat.
"Kita harapkan apa yang sudah dibangun pemerintah itu bisa sama-sama kita keroyok, kita manfaatkan, sehingga tujuan pembangunan infrastruktur itu untuk produktivitas, untuk penciptaan nilai tambah, untuk perbaikan ekonomi itu benar-bener bisa kita realisasikan," tutur Fadhilah.
Terakhir, digitalisasi pemerintahan, yang menurutnya, perlu diprioritaskan pada periode selanjutnya agar akurasi kecepatan dan kualitas pelayanan pemerintah untuk masyarakat bisa semakin optimal dan tepat sasaran.
Ia mengatakan untuk periode sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, digitalisasi pemerintahan telah diupayakan dengan membangun banyak infrastruktur pendukung demi mendukung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam rancangan SPBE berbasis data, Kemenkominfo dipercaya untuk mengelola Pusat Data Nasional (PDN), jaringan intrapemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah untuk integrasi dan interoperabilitas antar lembaga.
"Ini sangat penting dikelola pemerintah secara langsung, karena kita ingin seluruh keputusan-keputusan atau policy making di masa depan itu berdasarkan data valid dan realistis, data yang terkini sehingga kebijakan itu bisa tepat sasaran," papar dia.
