Gara-gara Pilpres, Kampanye Politik Bisa Lewat Zoom

Aplikasi Zoom.
Sumber :
  • Android Authority

Jakarta, VIVA – Gara-gara pemilihan presiden atau pilpres, kampanye politik bisa lewat Zoom. Platform konferensi video yang menjadi andalan selama pandemi Covid-19 ini mengumumkan bisa menampung hingga 1 juta peserta secara bersamaan ketika webinar digelar.

Politikus Senior PDIP Ungkap Misi Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo

Seperti dikutip dari situs The Verge, Minggu, 25 Agustus 2024, usut punya usut, ide ini muncul setelah beberapa kelompok politik menggunakan Zoom untuk mengumpulkan dana kampanye pilpres Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Kamala Harris.

Kini, pelanggan Zoom yang ingin menggelar webinar skala besar dapat menampung mulai dari 10 ribu hingga 1 juta peserta.

Bamsoet: Setiap Lima Tahun Hati Kita Deg-degan, Pecah Enggak Bangsa Ini?

Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah kelompok politik pendukung Kamala Harris menggunakan Zoom untuk mengumpulkan dana kampanye besar-besaran.

Pada Juli 2024, sebuah organisasi bernama Win With Black Women mengadakan panggilan Zoom dengan lebih dari 40 ribu peserta, di mana mereka berhasil mengumpulkan lebih dari US$1,5 juta (Rp23 miliar) dana kampanye hanya dalam tiga jam.

Donald Trump dan Kamala Harris Debat Pertama 10 September 2024

Kelompok lainnya, seperti White Dudes for Harris dan White Women for Harris, masing-masing berhasil menarik dukungan lebih dari 190 ribu dan 200 ribu peserta, juga melalui Zoom.

Penggalangan dana kampanye itu kini menjadi sumber uang baru, dan telah menyumbang sekitar US$20 juta (Rp308 miliar) dari US$310 juta (Rp4,7 triliun) yang berhasil dikumpulkan pada Juli 2024, menurut The Washington Post.

Meski nilainya kecil tapi signifikan bagi kelangsungan kampanye Capres dan Cawapres Kamala Harris – Tim Walz. Meski begitu ada syaratnya.

Layanan ini tidak gratis. Zoom menawarkan beberapa paket webinar dengan kapasitas maksimal. Mulai dari 10 ribu, 500 ribu, hingga 1 juta peserta. Harganya sekitar US$100 ribu (Rp1,5 miliar).

Ahmad Doli Kurnia

Ketua Komisi II DPR Sebut UU Pemilu Perlu Direvisi untuk Penyempurnaan

Ketua Komisi II DPR RI menyebut UU Pemilu perlu direvisi untuk penyempurnaan sistem pemilu, juga agar tidak terjadi tahun padat agenda pemilu seperti pada 2024.

img_title
VIVA.co.id
11 September 2024