Sertifikasi ISO Bukti Komitmen Perusahaan Tingkatkan Kualitas
- Quara Group
Jakarta – ISO 37301:2021 Compliance Management Systems adalah sertifikasi manajemen kepatuhan yang merupakan standarisasi proses kebijakan dan prosedur yang diimplementasikan oleh perusahaan, untuk mematuhi hukum, regulasi, standar industi, dan kebijakan internal yang relevan.
Sertifikasi dari British Standards Institution ini merupakan pendekatan terstruktur untuk mengelola risiko regulasi dan hukum, serta memastikan bahwa organisasi beroperasi dalam batas-batas hukum.
Bagi perusahaan yang menerima ISO 37301:2021 sangatlah penting, karena standar ini didesain untuk membantu mereka agar dapat mengatur kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, manajemen risiko, praktik bisnis yang etis, pengakuan internasional, dan pengembangan berkelanjutan.
Asuransi Jiwa BRI Life terus berupaya untuk mempertegas komitmen terhadap proses bisnis yang berkelanjutan dan terpercaya bagi stakeholder dan masyarakat dengan menetapkan kebijakan dan tata kelola perusahan yang terstandarisasi.
Direktur Kepatuhan dan LegaI BRI Life I Dewa Gede Agung mengaku jika selama ini selalu menjaga komitmen dalam menjalankan proses bisnis dengan pendekatan manajemen praktis, taktis, cerdas dan efisien.
"Di dalam sebuah perusahaan, biasanya risk culture, compliance, serta government audit terkesan kaku. Tapi, kami di sini mampu menginternalisasi budaya kepatuhan ini dengan memulai dari diri masing-masing," ungkapnya.
Menurut dia, ada tiga hal yang saling terkait dan masing-masing bertanggung jawab menerapkan sistem manajemen kepatuhan, yakni manajemen perusahaan, pimpinan departemen, dan semua karyawan dalam perusahaan.
"Melalui koordinasi yang terarah dapat menciptakan budaya kepatuhan, meminimalisir risiko ketidakpatuhan, dan tentunya, memperkuat reputasi perusahaan. Sosialisasi penerapannya juga sesuai aturan induk usaha (BRI) serta anjuran pemerintah," ungkapnya. Atas komitmen itulah, BRI Life meraih ISO 37301:2021 Compliance Management Systems Certification.
Keterlibatan Akademisi dalam Perumusan Regulasi Perlu Dimaksimalkan
Untuk level undang-undang, keterlibatan akademisi sebesar 30% sudah cukup besar. Biasanya, peran akademisi baru dilibatkan ketika produk hukum itu selangkah lagi disahkan
