VIVA Tekno – Fenomena kebocoran data belakangan semakin sering terjadi di Indonesia. Hal itu diiringi dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan internet di berbagai aspek dalam kehidupan.
Kebocoran data ini tidak hanya bisa mengancam individu, tetapi juga dapat merugikan perusahaan dan bahkan negara.
Terbaru, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 mengalami gangguan sejak 20 Juni 2024 akibat serangan siber ransomware berjenis Brain Cipher.
Gangguan ini mengakibatkan terganggunya berbagai layanan masyarakat, termasuk sistem keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia.
Indonesia juga mengalami dugaan kebocoran data pribadi dari entitas swasta pada Juli 2023, termasuk data 34 juta penduduk yang terkait dengan paspor.
Selain itu, terdapat dugaan kebocoran data 337 juta penduduk yang tersimpan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), yang kemudian dijual di forum online BreachForums.
Karena seringnya insiden kebocoran data, Indonesia bahkan mendapat julukan dari sejumlah netizen sebagai ‘Open Source Country’, atau negara telanjang data alias seluruh data yang sifatnya rahasia pun mudah diakses.
Julukan ini pertama kali muncul di media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), ketika akun @brocolhii menanggapi tentang kasus kebocoran data di Indonesia yang diposting oleh akun @FalconFeedsio.
"Man, I live in open source country (Man, aku tinggal di negara open source)," tulis akun @brocolhii di X yang dikutip VIVA Tekno, Jumat, 28 Juni 2024.
Komentar ini kemudian diikuti oleh netizen lainnya yang mengungkapkan kekhawatiran mereka dan menyebut bahwa Indonesia adalah ‘Open Source Country’.
“I believe that biggest open source data is provided by Indonesian government. Lol (Saya percaya bahwa data open source terbesar disediakan oleh pemerintah Indonesia. Lol),” tulis akun @romanbonapart.
“Njir seru banget tinggal di negara opensource,” kata akun @avenbreaks.
“@tni_ad @_TNIAU @_TNIAL_ open source mulu pak databasenya gampang banget dicolong nih data negara ama hacker,” kata akun @ndristic.
“selamat datang di sistem open source kami. setiap sistem di indonesia adalah open source. Anda tidak memiliki pelanggaran untuk mendapatkan data sensitif. tentu saja, Anda bisa mendapatkan nama kami, tanggal lahir dll ketika Anda membeli kerupuk (gorengan),” tulis akun @dnbbb22.
Sebagai informasi, gangguan pada PDNS 2 berdampak luas karena PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi, tetapi juga berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data untuk banyak instansi pemerintahan di Indonesia.
Misalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggunakan PDN untuk mengelola data kependudukan dan catatan sipil, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk data keuangan negara dan anggaran, serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk data dan fasilitas kesehatan masyarakat.
Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemenrdikbud Ristek) juga memanfaatkan PDN untuk data pendidikan, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakannya untuk data statistik nasional.
