Kualitas Tata Kelola Keamanan Siber Indonesia Disorot
- Security Affairs
VIVA Tekno – Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyoroti kualitas tata kelola keamanan siber di Indonesia menyusul serangan hacker terhadap sistem Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2.
Menurut Ketua ICSF Ardi Sutedja, peretasan sistem PDNS 2 menunjukkan bahwa ada masalah dalam tata kelola keamanan siber.
"Artinya, ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik, ada tata kelola yang tidak diikuti, dan manajemen risiko pun tak dipahami," katanya di Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Ia juga menyoroti kurangnya disiplin dalam tata kelola teknologi dan risikonya. "Padahal, tata kelola yang baik akan mengurangi risiko dan dampak dari ancaman siber," katanya.
Ardi mengatakan bahwa serangan siber bisa terjadi pada semua negara, dan berpotensi mengancam keamanan nasional.
Peretasan PDNS 2 hendaknya menyadarkan semua pihak untuk segera berusaha memperkuat keamanan siber Indonesia.
Ia mengatakan, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan siber dan perlindungan data pribadi juga harus ditingkatkan.
Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber, Ardi mengatakan bahwa proses penyusunannya harus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk industri, pendidikan, serta pengguna teknologi dan layanan keamanan digital.
Ia menilai kegagalan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber pada 2019 antara lain terjadi karena isinya tidak merepresentasikan kepentingan banyak orang. "Kalau tidak melibatkan masyarakat, dipastikan undang-undang itu mandul, tumpul," tegasnya.
Lindungi Data Nasabah, Ini Sederet Upaya BRI Tingkatkan Keamanan Siber
BSSN juga telah mengonfirmasi bahwa sistem BRI tetap aman dan tidak ada gangguan yang memengaruhi layanan perbankan maupun data nasabah.
