Pemerintah Pusat Larang Kementerian dan Lembaga Pakai AC, Bisa Blackout
- VIVAnews/Darmawan
VIVA Tekno – Pemerintah pusat resmi melarang Kementerian dan Lembaga untuk menggunakan pendingin ruangan (air conditioning/AC). Hal ini untuk menghindari pemadaman listrik total alias blackout.
Bukan itu saja. Pemerintah juga memerintahkan untuk mematikan semua lampu atau penerangan di luar gedung.
Larangan yang disebarkan melalui Telegram pada Jumat, 7 Juni 2024, tersebut terjadi di Ukraina akibat serangan udara yang dilakukan Rusia. Adapun perintah ini diumumkan oleh Perdana Menteri Denis Shmigal.
Menurut pejabat senior dari kantor perdana menteri, kebijakan akan berlaku sepanjang musim panas sehingga membantu pemerintah untuk menghemat listrik serta menghindari pemadaman listrik total atau blackout yang sudah melanda Ukraina selama beberapa bulan terakhir.
“Situasi di sektor energi semakin rumit. Satu sisi, kami berupaya memulihkan apa yang bisa dipulihkan dengan cepat, namun sisi lain, kami juga harus mengurangi konsumsi (energi). Dan itu dimulai dari diri sendiri,” kata Shmigal, seperti dikutip dari situs Russia Today, Senin, 10 Juni 2024.
Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah (pemda), lembaga dan otoritas penegak hukum, serta dunia usaha membatasi penggunaan AC dan membatasi penerangan jalan serta rambu-rambu lalu lintas, termasuk baliho iklan.
Pemerintah juga telah berupaya mencari cara untuk menghemat energi dan memperbaiki infrastruktur yang rusak parah.
Baru-baru ini, Ukraina memberlakukan perpanjangan pemadaman listrik massal di seluruh negeri. Awal bulan ini, mereka terpaksa menaikkan tarif listrik konsumen sebesar 60 persen untuk mendanai perbaikan.
Ukraina juga mempertimbangkan penghapusan bea masuk dan PPN atas segala sesuatu yang menghasilkan dan menyimpan listrik, dengan maksud menawarkan pinjaman kepada warga yang memasang unit pembangkit listrik mereka sendiri. "Rencana lainnya adalah meningkatkan impor listrik dari Uni Eropa (UE)," jelas Shmigal.
Ini Permintaan Puan ke Pemerintah Jelang Nataru 2025
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah memastikan aspek keselamatan dan keamanan sarana dan prasarana transportasi menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
