Orang Ini Dipastikan Berkantor di IKN, tapi Bukan Jokowi
- VIVA/Farhan Faris
VIVA Tekno – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan jika salah satu anak buahnya dipastikan tinggal dan berkantor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Hal itu karena Kemenkominfo merupakan satu dari sepuluh kementerian yang mulai berkantor perdana di sana pada Juli tahun ini. "Sebanyak 49 orang yang akan berangkat ke sana (IKN)," kata dia di Jakarta, Rabu malam, 3 April 2024.
Orang yang dimaksud Budi Arie adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Tony Supriyanto. Menurut Menkominfo, Dirjen PPI harus memastikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi di IKN.
"Ini sesuai pertimbangan, karena banyak infrastruktur yang menyangkut telekomunikasi. Itu urusannya Pak Wayan. Direktorat Jenderal PPI yang ngurus di sana juga," tegasnya.
Ia ingin memastikan IKN memiliki konektivitas andal yang disediakan oleh salah satu perusahaan telekomunikasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
Budi Arie mengatakan jika Telkom telah dipercaya sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang andal untuk IKN dan komitmen itu diperkuat dengan membangun infrastruktur pendukung lainnya.
Selain konektivitas, Telkom juga dipercaya untuk memberikan solusi penyediaan pusat data (data center), penyelenggaraan IoT (internet of things), dan e-government.
Untuk menguatkan layanan Telkom tersebut, Menkominfo juga menyiapkan dukungan konektivitas dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) apabila sewaktu-waktu terjadi kendala konektivitas di IKN.
BAKTI Kemenkominfo dalam menghadirkan konektivitas di IKN dipercaya Otorita IKN memberikan dukungan berupa backup untuk pusat komando atau command center IKN.
Konektivitas yang diberikan berasal dari Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang terletak di lima titik, yaitu titik Hunian Pekerja Konstruksi, Sumbu Kebangsaan, Hotel Nusantara, Bendungan Sepaku Semoi, dan PLTS IKN.
Menurutnya, saat ini ada dua izin yang diajukan oleh Starlink di Indonesia, yaitu untuk penggunaan teknologi VSAT dan izin sebagai penyedia telekomunikasi atau internet service provider (ISP).
"Starlink itu ada dua izinnya. Mengajukan untuk VSAT dan penyediaan internet. Untuk yang VSAT itu mereka sudah membangun hub dan semuanya dan stasiun perangkatnya sudah izin juga ke SDPPI," ungkap dia.
Sementara untuk izin sebagai penyedia jasa telekomunikasi saat ini menurut Wayan, masih berproses untuk perjanjian kerja sama.
Nantinya, apabila semua itu terpenuhi maka Starlink Indonesia baru bisa menyediakan layanan kepada masyarakat selayaknya penyelenggara telekomunikasi lainnya di Indonesia.
Wayan Tony Supriyanto menyebutkan juga bahwa Starlink Indonesia akan menggunakan skema penjualan bussiness to consumer atau B2C. Membahas Uji Laik Operasi (ULO), di mana besar kemungkinan Starlink bakal melakukannya setelah periode Lebaran 2024 selesai.
IKN Nusantara.
- VIVA.co.id/Arianti Widya
