ASEAN, Medan Perang Uni Eropa Vs AI

VIVA tekno – Awal Februari kemarin, kesepuluh negara anggota ASEAN menyepakati panduan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang lebih ramah bisnis, terutama jika dibandingkan regulasi di Uni Eropa (UE).

Keputusan itu sekaligus mengakhiri lobi diplomatik yang digencarkan Brussels, ibu kota UE. Tahun lalu, diplomat-diplomat UE disebar ke belasan negara-negara di Asia, termasuk Singapura dan Filipina.

Mereka ditugaskan meyakinkan negara tuan rumah untuk mengadopsi aturan Eropa yang lebih ketat, sebagaimana Brussels mewajibkan transparansi dan denda tinggi bagi perusahaan yang melanggar aturan aplikasi AI.

Kekhawatiran terbesar UE adalah daya rusak AI dalam mengancam proses demokrasi atau Hak Asasi Manusia, seperti dalam kasus kejahatan seksual.

Negara-negara Asia sebelumnya sudah pernah mengadopsi aturan perlindungan data pribadi oleh UE yang menitikberatkan pada hak dasar.

Sebabnya, banyak politisi Eropa yang kini berharap panduannya terkait aplikasi AI akan dicontoh oleh negara-negara lain, termasuk ASEAN.

Aturan yang lebih longgar di Asia dikhawatirkan akan melukai daya saing Eropa, seperti yang dikeluhkan dalam sebuah surat terbuka oleh 160 direktur perusahaan di UE kepada Brussels baru-baru ini.

Liberalisasi AI

Dalam panduannya, ASEAN terutama ingin menghindari regulasi yang bisa meruntuhkan kepercayaan diri pelaku bisnis dalam mengembangkan atau menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Selain ketimpangan ekonomi, perbedaan sistem politik di masing-masing negara menyulitkan ASEAN menetapkan aturan yang lebih ketat untuk melindungi HAM, menurut sejumlah analis.

Adalah Singapura yang pertama kali menerbitkan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan pada 2019, yang diperbaharui pada Desember 2023. Pada saat yang sama, Indonesia mengumumkan sedang menggodok legislasinya sendiri terkait penggunaan AI.

"Terutama negara-negara berkembang tidak ingin adanya regulasi yang ketat karena khawatir akan membatasi inovasi atau mengusir investasi ke negara lain," kata Simon Chsterman, pakar AI di National University, Singapura, seperti dikutip dari situs Deutsche Welle, Rabu, 14 Februari 2024.

Menurut panduan ASEAN, pemerintahan negara anggota diimbau untuk mendorong pengembangan tenaga kerja dan riset kecerdasan buatan.

Sistem AI harus diperlakukan secara berlainan dengan sistem lunak lain karena karakteristik dan risikonya yang unik, demikian menurut buku panduan setebal 87 halaman milik ASEAN yang diterbitkan pada 2 Februari 2024.

"Mengingat dampaknya, adalah penting bahwa keputusan yang dibuat AI juga mencerminkan nilai-nilai nasional dan korporasi, serta menghormati norma dan etika yang lebih luas," jelas Simon.

Pendekatan lunak