Satelit Internet Dibutuhkan, tapi Jangan Pakai Jalur 'Karpet Merah'
- Expat Guide Turkey
VIVA Tekno – Operator seluler dan pengusaha penyedia layanan internet di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan saat ini.
Di tengah melambatnya pertumbuhan industri seluler maupun jasa internet, mereka justru mendapatkan beban regulatory charge yang besar.
Di sisi lain, mereka juga memiliki beban investasi yang mahal. Ketika investasi mahal justru pelaku industri dipaksa menyediakan tarif internet yang murah. Masalah tidak sampai di situ.
Operator seluler dan para pengusaha jasa internet bakal dihadapkan pada kemungkinan masuknya operator berbasis satelit, Starlink.
Perusahaan teknologi milik Elon Musk itu menargetkan peluncuran layanan telepon satelit komersial pada 2024. Starlink bakal masuk dimulai dengan SMS sebelum menambahkan layanan suara dan data, serta konektivitas IoT (internet of things) pada 2025.
Kehadiran Starlink yang dinilai sarat dengan privilege, tentu membuat industri selular semakin tidak sehat. Meski demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membantah memberikan privilege atau karpet merah kepada Starlink untuk masuk di Indonesia.
SpaceX Starlink satellites.
- GeekWire
Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, Aju Widya Sari, mengaku jika satelit internet sangat dibutuhkan di Indonesia lantaran masih banyak desa yang blankspot internet.
"Baru 70 persen desa di Indonesia yang sudah ter-cover internet, sisanya masih blankspot," ungkapnya, dalam Selular Business Forum. Aju menjelaskan biaya infrastruktur untuk membangun jaringan internet di Indonesia sangat tinggi dan dikeluhkan para operator seluler.
Hal tersebut yang membuat Kemenkominfo beralih ke satelit internet. "Saat ini, baru terdata 1.020 desa dan masih banyak lagi yang mengajukan permohonan dari pemda-pemda untuk penanganan desa blankspot," jelas dia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
- Misrohatun Hasanah
Di tempat yang sama, Pengamat Telekomunikasi dan Dosen ITB Agung Harsoyo memberi catatan agar pemerintah mempertimbangkan soal kebijakan satelit internet.
"Tidak melakukan keputusan berupa pemberian izin baru, sebelum dilakukan kajian yang menyeluruh dan cermat oleh seluruh stakeholders terkait kepentingan nasional," paparnya.
Lalu, bekerja sama dalam memberikan layanan telekomunikasi untuk wilayah unserved dan underserved sebagai prioritas utama. Mulai penerapan collaborative regulation: telekomunikasi, transaksi keuangan, pertahanan dan keamanan, layanan Kesehatan, serta pendidikan.
