Partai Demokrat 'Colek' Elon Musk
- Driving.ca
VIVA Tekno – Sejak pecahnya Perang Hamas Vs Israel pada 7 Oktober 2023, salah satu tokoh penting yang ikut bersuara adalah Elon Musk.
Suara itu yang kemudian membuat 27 Anggota Parlemen Amerika Serikat (AS), semuanya dari Partai Demokrat, menulis surat resmi kepada pemilik media sosial X tersebut yang menyatakan keprihatinannya atas tindakan Elon Musk yang dinilai mengambil keuntungan dari mengagungkan kekerasan terhadap warga Israel.
Surat yang ditujukan langsung kepada Elon Musk dan CEO X Linda Yaccarino, seluruh Anggota Parlemen AS dari Partai Demokrat berisi laporan dari organisasi nirlaba yang menunjukkan orang-orang dengan akun X Premium ‘mengagungkan tindakan kekerasan biadab terhadap Israel’.
Surat tersebut merupakan perselisihan terbaru antara Elon Musk, yang membeli Twitter dan mengganti namanya menjadi X, dan mereka yang menganjurkan moderasi konten yang lebih baik.
Logo X Twitter.
- AFP
X menggugat kelompok pengawas Media Matters dengan tuduhan bahwa mereka mencemarkan nama baik platform tersebut setelah menerbitkan laporan yang mengatakan bahwa iklan untuk merek-merek besar muncul di sebelah postingan yang menggembar-gemborkan Adolf Hitler dan Partai Nazi.
“Laporan-laporan ini menunjukkan bahwa X mendapat keuntungan dari penyebaran propaganda mengerikan dan berbahaya ini melalui biaya berlangganan akun dan pendapatan iklan,” tulis anggota parlemen tersebut, seraya menambahkan bahwa sebagian besar konten ofensif tetap ditayangkan meskipun telah ditandai oleh para peneliti, dilansir dari CNA, Kamis, 23 November 2023.
Para anggota parlemen mengatakan X mendapat keuntungan dari postingan tersebut baik dari biaya berlangganan maupun iklan yang ditampilkan sebagai balasan terhadap postingan Premium dan reguler.
“X juga mendapat keuntungan finansial dari penyebaran konten yang terbukti salah dan menyesatkan,” tulis Anggota Parlemen AS dari Partai Demokrat tersebut. Pendapatan iklan X di AS telah menurun setidaknya 55 persen dari tahun ke tahun setiap bulannya sejak pengambilalihan.
Para anggota parlemen juga mencatat bahwa Amerika Serikat (AS) telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris pada 1997, yang berarti bahwa memberikan dukungan material atau sumber daya kepada kelompok tersebut adalah melanggar hukum.
“Tidak ada keraguan mengenai apakah video kekerasan yang dihasilkan oleh kelompok tersebut memenuhi syarat berdasarkan kebijakan ini. Ini adalah video yang membawa branding dan ikonografi resmi Hamas,” tulis anggota parlemen tersebut.
