Pemerintah Siapkan Aturan Penggunaan AI untuk Iklan Politik
- Dok. Istimewa
Washington DC – Seiring proses Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024 semakin dekat, beberapa kandidat sudah menggunakan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk membuat video kampanye iklan politik.
Beberapa di antaranya mengaburkan batas antara yang nyata dan tidak. Dilansir VIVA Tekno dari VOA, Rabu, 22 November 2023, sebuah yang video dipublikasikan di halaman YouTube Komite Nasional Partai Republik dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).
Kecerdasan buatan (AI)
- Pixabay
Video tersebut menggunakan citra yang disempurnakan oleh AI untuk menggambarkan ledakan di Taiwan, imigran yang melintasi perbatasan selatan AS, dan San Francisco yang diliputi kejahatan dengan tank-tank berseliweran di jalanan kota.
Tidak satu pun dari video itu mencerminkan fakta. Video lainnya menampilkan suara mantan Presiden AS Donald Trump yang disebarkan oleh Back Down Committee.
Namun, belakangan diketahui bahwa pernyataan taipan New York itu diambil dari postingan media sosial, lalu suaranya dihasilkan oleh AI. Sejumlah otoritas di Negara Bagian AS sudah berupaya mengatur konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
Wisconsin misalnya. Anggota parlemen di sana menginginkan para politisi dan elit politik untuk melaporkan dengan detail apabila mereka menggunakan materi audio dan video yang dihasilkan AI dalam iklan politiknya.
“Penting untuk memberi tahu para pemilih saat Anda menggunakan AI, terutama jika Anda menggunakannya untuk menciptakan citra palsu bahwa sebenarnya orang tersebut tidak melakukan atau mengatakan apa yang Anda lihat mereka lakukan atau katakan,” kata Penelope Tsernoglou, Anggota DPR dari Partai Demokrat.
Senator Amy Klobuchar menyerukan tindakan serupa di tingkat federal. Pada Oktober 2023, ia berbicara kepada raksasa media sosial Meta dan X yang meminta mereka untuk mengklarifikasi bagaimana mereka akan mengatur promo iklan politik yang dihasilkan oleh AI di platform masing-masing.
Sebagai tanggapan, pada 6 November kemarin, Meta melarang iklan politik dan para pengiklan menggunakan fungsi-fungsi AI generatifnya. X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, belum mengeluarkan kebijakan AI generatif apapun terkait dengan kampanye PIlpres yang sebentar lagi berlangsung.
Badan Perdagangan dan Pembangunan AS Bangun Pusat Komando di IKN Nusantara, Ini Tujuannya
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan, Amerika Serikat resmi membangun pusat komando dan pusat kontrol (integrated command and control center ICCC) di IKN.
