Ada Telkom di Balik Platform E-Katalog Baru LKPP
- Dok. VIVA
VIVA Tekno – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan bahwa jumlah transaksi melalui e-katalog atau katalog elektronik lembaga itu telah mencapai Rp161,3 triliun per 27 Oktober 2023.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pencapaian transaksi tersebut diikuti dengan 6,9 juta produk yang sudah tayang di e-katalog.
"Jika di 2022 ada 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp83,9 triliun, alhamdulillah pada 27 Oktober 2023 produk tayang sudah mencapai 6,9 juta produk dan yang bertransaksi sudah mencapai Rp161,3 triliun," kata dia.
Dalam laporannya, Hendrar menyampaikan bahwa saat ini kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional tengah berada pada tren yang positif.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi.
- Dok. LKPP
Hal itu tercermin melalui realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) yang mencapai 90 persen per 27 Oktober 2023. Angka tersebut tumbuh signifikan jika dibandingkan belanja PDN pada 2022 yang tercatat di angka 76 persen.
Kemudian, pertumbuhan positif juga tercermin dari realisasi pengadaan barang dan jasa Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) yang tercatat mencapai 37,6 persen dari total target yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 persen.
"Barang jasa untuk UMKK atau Usaha Mikro Kecil Koperasi di mana tahun 2022 mencatat angka 36,1 persen, dan Alhamdulllah di 27 Oktober 2023 realisasinya sudah 37,6 persen," tuturnya.
Lebih lanjut, Hendrar menambahkan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada 2023 mencapai Rp1.174,56 triliun. Di antaranya Rp810,92 triliun yang melibatkan penyedia, serta realisasinya sudah menembus 65,30 persen atau sebesar Rp529,51 triliun.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang iikuti oleh 2.179 peserta tersebut, Hendrar mengumumkan bahwa LKPP segera meluncurkan platform e-katalog baru yang didukung oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau TLKM.
Rencananya, e-katalog tersebut tidak hanya berfungsi sekadar pemilihan produk melainkan pengiriman hingga gerbang pembayaran mampu mengoptimalkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
"Dalam new platform, katalog ini nantinya e-katalog akan berfungsi tidak hanya sekedar pemilihan produk melainkan pemilihan pengiriman hingga payment gateway yang dapat dimaksudkan dapat mengoptimalkan KKP maupun KKPD," ujar Hendrar.
Ia menjelaskan bahwa LkPP berupaya mendorong implementasi dari strategi konsolidasi pengadaan agar belanja pemerintah semakin efektif, efisien, dan semakin tepat sasaran.
Tercatat, hingga saat ini, melalui strategi konsolidasi pengadaan terkumpul total efisiensi belanja mencapai Rp2,03 triliun yang didapatkan dari konsolidasi pengadaan laptop produk dalam negeri, pupuk NPK, alat kesehatan, BKB Kit Stunting, Bahan Pakaian PDH dan Seraga, Sekolah PDN, logistik Pemilu 2024.
Menkop UKM Teten Masduki.
- VIVA/Yeni Lestari
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menyampaikan bahwa hingga 1 November 2023, realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) UMKM telah mencapai Rp221,49 triliun.
"Sampai dengan 1 November 2023, telah tercatat kemajuan dengan realisasi PBJ UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp474,62 triliun," ujar dia.
Untuk itu, Teten mengaku akan fokus pada pemberdayaan UMKM guna mendorong transformasi pengadaan barang dan jasa melalui beberapa langkah. Pertama, menyediakan program pelatihan dan pendampingan.
Kedua, memperluas akses pembiayaan. Ketiga, mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan pendampingan untuk sertifikasi. Keempat, meningkatkan kapasitas produksi UMKM, memfasiltiasi pencocokan bisnis (business matching). Kelima, mengelola katalog Koperasi dan UMKM serta memperkuat regulasi.
Anggaran Makan Bergizi Gratis jadi Rp 10 Ribu, PKB: Bagaimana Bisa Cukup, Serahkan ke Perempuan
Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid mengusulkan agar pemerintah melibatkan ibu-ibu dalam setiap tahapan penyelenggaraan program makan bergizi gratis yang kini Rp 10 ribu
