Pemilih Gen Z Mendominasi Pemilu 2024
- VIVA/Misrohatun Hasanah
VIVA Tekno – Data pemilih pesta demokrasi tahun depan disebut akan didominasi Gen Z atau pemilih pemula. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan bahwa ada lebih dari 50 persen pemilih muda, berjumlah 14 juta dari total 204 juta pemilih.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mendorong agenda Pemilu Damai, merupakan salah satu program utama pemerintah untuk mewujudkan Pemilu yang damai, bermanfaat, bermartabat dan berkualitas.
"Kami hadir mendorong agenda Pemilu Damai di tahun 2024. Agenda ini akan menjadi salah satu program utama pemerintah dalam 13 bulan ke depan," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di Jakarta, Rabu, 20 September 2023.
Dia berharap seluruh stakeholder, dalam hal ini platform, bisa terus membantu dan bersama mewujudkannya. Pelaksanaannya akan bekerjasama dengan platform digital, penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu serta kementerian dan lembaga yang sangat strategis.
Khusus dengan platform digital, pemerintah akan melaksanakan tiga strategi utama, yaitu memperkuat moderasi konten negatif, kampanye literasi digital bersama stakeholder strategis, dan orkestrasi komunikasi publik Pemilu damai melalui platform digital.
Ilustrasi Pemilu.
- VIVA/Misrohatun Hasanah
Dalam mengahadapi pemilu 2024, platform digital harus memahami bahwa akses terhadap informasi yang akurat dan faktual adalah elemen kunci dalam menjalankan Pemilu yang adil dan demokratis.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Indonesia, Danny Ardianto mengatakan, jutaan orang Indonesia menggunakan Google dan YouTube untuk mencari informasi.
"Kita tahu tidak semua informasi di internet itu akurat. Kami memiliki tanggung jawab yang besar kepada para pengguna yang telah mempercayai kami untuk menyajikan informasi yang terpercaya.
Tanggung jawab ini termasuk pada momen penting ketika pengguna perlu diarahkan ke informasi dari sumber yang berkualitas seperti, misalnya, menjelang Pemilu.
Google memiliki tim ahli yang bekerja untuk melawan misinformasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ada beberapa hal yang perusahaan lakukan terkait hal tersebut.
Ilustrasi Google dan YouTube.
- VIVA/Misrohatun Hasanah
Pertama dengan menghapus konten yang berisiko mengancam seseorang. Kedua, mengarahkan pengguna ke informasi yang berkualitas dari sumber yang kredibel, dari Search, YouTube hingga Google Ads. Misinformasi busa muncul dalam bentuk yang berbeda-beda.
"Salah satu bagian dari upaya kami adalah membuat dan menjalankan kebijakan di seluruh layanan Google untuk melarang berbagai jenis konten dan perilaku berbahaya," lanjutnya.
Sementara di YouTube, perusahaan menerapkan pedoman komunitas yang dirancang untuk memastikan komunitas tetap terlindungi.
Contoh, kebijakan tentang misinformasi Pemilu, di mana mereka melarang konten yang memiliki risiko serius dan membahayakan. Seperti konten yang dapat mengganggu proses demokrasi atau klaim tidak benar tentang calon kandidat.
"Ketika kami menemukan konten yang melanggar kebijakan ini, kami mengambil tindakan untuk menekan potensi bahayanya. Apa saja? Baik itu memblokir, menghapus atau membatasi konten," katanya.
Perilaku online yang merugikan orang lain, penggunaan teknologi deepfake, aktivitas penipuan atau scamming dan peniruan identitas adalah beberapa contoh dari pelanggaran yang dilakukan pengguna.
