Buntut Akun YouTube Diretas, Perangkat Admin Medsos DPR Diperiksa
- Tangkapan layar Youtube DPR
VIVA Tekno – Kemarin, akun YouTube DPR RI diretas oleh oknum tak dikenal. Peretasan tersebut ditandai dengan unggahan video yang memperlihatkan sebuah permainan judi online.Â
Take over akun terjadi pada pukul 05:06 WIB. Pihak DPR-CSIRT (computer emergency response team) kemudian melaporkannya ke NAT-CSIRT BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) serta Google Indonesia untuk melakukan pemulihan akun.
Menurut juru bicara BSSN, Ariandi Putra, NAT-CISRT BSSN kemudian melakukan proses penanganan insiden dan forensik digital terhadap beberapa perangkat yang digunakan oleh admin sedia sosial DPR RI.
"Berdasarkan hasil deteksi, ditemukan indikasi adanya file berklasifikasi malware dan file berklasifikasi hacktool yang ditemukan pada perangkat. Selanjutnya file-file tersebut diserahkan kepada tim Analisis Malware BSSN untuk dianalisis lebih lanjut," ujarnya dalan rilis resmi, Kamis, 7 September 2023.
BSSN melalui NAT-CSIRT kemudian memberikan rekomendasi penanggulangan dan pemulihan serta implementasi penguatan pada perangkat yang digunakan.
Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
- VIVA/Muhammad Naufal
Per Rabu pukul 11.00 WIB, aktivitas peretasan terhadap akun Youtube DPR RI yang menayangkan siaran langsung telah terhenti. Tak lama berselang, akun tersebut telah ditangguhkan sementara oleh Google atas permintaan DPR RI.
Kemudian pada 6 September pukul 20.30, akun sudah kembali pulih meski belum secara keseluruhan. Per Kamis sekitar pukul 08.00 WIN, Google masih berupaya
melakukan pemulihan penuh terhadap akun official Youtube DPR RI.Â
"Selama masa pemulihan, untuk sementara, akun official Youtube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial," jelasnya.
Selanjutnya akan dibentuk Taskforce bersama antar pemangku kepentingan sebagai bagian penguatan DPR-CIRST yang akan memperkuat upaya pengamanan dan upaya pemulihan terhadap penangan insiden siber.
BSSN dan DPR-CSIRT telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri sebagai upaya untuk menindaklanjuti penegakkan hukum sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.
DPR Khawatirkan Jumlah Capres Terlalu Banyak karena MK Hapus Presidential Threshold
Ketua Komisi II DPR RI mengkhawatirkan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak akibat putusan MK yang menghapus presidential threshold.
