Pernyataan Bersayap Menkominfo Budi Arie soal Pengawas Media Sosial
- VIVA/Misrohatun Hasanah
VIVA Tekno – Sebelumnya, ada wacana bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan membentuk pengawas media sosial karena banyaknya konten meresahkan.
Namun, ia mengatakan pengawas media sosial merupakan wacana dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD. Meski begitu, mereka ingin tetap menjaga demokrasi.
"Kita ingin jaga ruang demokrasi. Bagaimana masukan dari teman-teman soal prinsip menjaga demokrasi dan bijak dalam menggunakan media sosial," ujarnya di Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023.
Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa ide tersebut masih dalam tahap pembicaraan karena menurutnya tidak mungkin menutup ruang demokrasi yang sudah diperjuangkan selama 25 tahun.
"Ini jadi kembali ke masa yang mengerikan. Kita kan juga mau ramah, ingin jaga demokrasi. Tapi kita juga ingin supaya masyarakat sama-sama mengembangkan dan menumbuhkan kualitas demokrasi ini," tutur dia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
- VIVA/Misrohatun Hasanah
Karena, menurutnya, pada zaman otoriter tidak ada kebebasan berbicara. Jadi, pengguna media sosial saat ini yang didominasi generasi muda harus bertanggung jawab.
"Saya sudah baca. Katanya kita ini pengguna media sosial nomor dua terlama di dunia. 190 menit per hari. Luar biasa orang Indonesia ini," kata Budi Arie.
Jadi, sekali lagi, ia mengimbau agar media sosial digunakan secara baik secara bijak dan beradab. Jangan menjadikannya sebagai sumber kekacauan baru.
Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie pernah menjelaskan bahwa saat ini banyak konten meresahkan dengan berbagai macam bentuk seiring dengan berkembangnya teknologi sehingga pada akhirnya perlu pengawas media sosial.
"Mungkin pada waktunya akan perlu pengawas socmed (media sosial) untuk berinovasi dan berkembang, termasuk cara penangannya jadi lebih antisipatif," papar dia.
Presidential Threshold Selama Ini Mengeksklusi Kandidat Potensial, Menurut Pakar Hukum
Pakar hukum mengatakan presidential threshold 20 persen selama ini mengeksklusi ruang politik bagi kandidat potensial; calon presiden bukan atas keinginan masyarakat.
