Soal Bocornya Paspor WNI, Dirjen Imigrasi: Data Center Tersimpan di Kominfo
VIVA Tekno – Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim buka suara mengenai kabar dugaan kebocoran data oleh Hacker Bjorka yang nilainya hampir mencapai 35 juta.
Dia menyebut pusat data atau data center Imigrasi tersimpan di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). "Yang jelas data center imigrasi saat ini menggunakan PDN (pusat data nasional) Kementerian Kominfo," ujarnya, Rabu, 5 Juli 2023.
Meski tidak menjelaskan secara rinci, tapi dia menyebut saat ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah melakukan penelusuran.
Hingga berita ini diturunkan, baik dari Kominfo maupun BSSN, belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan kebocoran data paspor milik warga Indonesia.
Hacker Bjorka baru saja mengaku memegang hampir 35 juta data dari paspor masyarakat Indonesia. "All Indonesian passports issued by Directorate General of Immigration of Indonesia," tulis Bjorka di saluran Telegram.
Pembuatan paspor. (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Dia mengatakan bahwa data paspor masyarakat Indonesia itu dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.
Dipaparkan bahwa data yang berhasil diraup sebanyak 34.900.867 dengan ukuran 4GB. Hasil retasan itu terdiri dari nama, nomor paspor, tanggal masa berlaku, tanggal lahir, jenis kelamin dan tanggal pembuatan paspor.
Data tersebut dibanderol dengan harga US$10 ribu atau Rp150 juta. Meski belum diketahui soal kebenaran dari data tersebut, namun dugaan kebocoran paspor dari masyarakat Indonesia ini menambah daftar panjang dari kerentanan keamanan di Tanah Air, baik dari pemerintah maupun swasta.
Bjorka juga menjual data yang diduga milik pelanggan PLN, data browsing pengguna IndiHome, data registrasi kartu SIM, dokumen rahasia Presiden Joko Widodo, BPJS dan lain sebagainya.
Hacker hitam itu juga melakukan doxing terhadap Kepala BSSN, Hinsa Siburian, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Anies Baswedan, Puan Maharani, hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
