Telegram Bjorka Diblokir, Diklaim Permintaan Pemerintah Indonesia

VIVA Tekno – Beberapa hari ini, hacker Bjorka yang 'hobi' membongkar data sensitif perusahaan dan pemerintahan Indonesia kerap muncul di aplikasi perpesanan instan Telegram. Meski sesi kemunculannya hanya sebentar, namun aksi tersebut sukses mengusik pemerintah. 

Peretas hitam itu mengklaim pemerintah Indonesia meminta platform asal Rusia itu untuk memblokir saluran Telegram 'Bjorkanism'. Saluran itu biasa dia gunakan untuk sekedar menyapa pengikut channel hingga membagikan data yang disebut hasil retasannya. 

"Lol my channel has been removed again by telegram because a request from indog government," tulis Bjorka, dikutip pada Selasa, 27 Juni 2023, diikuti dengan ajakan untuk gabung ke saluran barunya 

Bjorka mengatakan saluran Telegram miliknya kembali dihapus platform karena permintaan dari pemerintah Indonesia. Klaim ini bukan untuk yang pertama kali. 

"Yea Indonesian gov just shutdown my twitter account and my previous channel on telegram. but this won't stop," ujarnya pada September 2022.



Akun hacker Bjorka @bjorkanism ditangguhkan.

Photo :

• Twitter @bjorkanism

Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak hanya menutup akun twitter tapi juga channel atau saluran Telegram bernama 'Bjorkanism'. Tapi ini tidak akan menghentikan aksinya. 

"I'm proving that the indonesian government can ask any platform to follow their wishes, even though i'm not breaking any rules on twitter. because all the doxing was shared on telegram. for telegram, now you are following the request from the Indonesian government?" lanjutnya.

Sebelumnya, di Twitter ia pernah meminta platform yang didirikan Jack Dorsey itu untuk tidak memblokirnya karena Bjorka patuh terhadap aturan Twitter dan tidak melanggar.

Namun dengan hilangnya akun Twitter @bjorkanism, dia membuktikan bahwa pemerintah bisa meminta platform untuk menghilangkan akunnya meski tidak melakukan pelanggaran. Padahal doxing dilakukan di saluran Telegram. 

"Untuk telegram, sekarang Anda mengikuti permintaan dari pemerintah Indonesia?" imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

"I'm proving that the indonesian government can ask any platform to follow their wishes, even though i'm not breaking any rules on twitter. because all the doxing was shared on telegram. for telegram, now you are following the request from the Indonesian government?" lanjutnya.