Menilik Deretan Fakta Tol Langit Satria-1 yang Lengkapi Kinerja Palapa Ring
- Dok. Kominfo
Jakarta – Satelit internet pertama milik Pemerintah Indonesia yang diberi kode Satelit Republik Indonesia 1 (Satria-1) sukses meluncur ke angkasa pada pukul 18.21 waktu setempat dari Cape Canaveral Space Lauch Complex 40 (SLC 40), Florida, Amerika Serikat (AS). Kemudian ada hal yang menarik mengenai proyek Tol Langit.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memastikan proyek Tol Langit jalan terus, meskipun eks menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate jadi tersangka kasus korupsi menara base transceiver station (BTS). Pasalnya, proyek yang dulu disebut Palapa Ring itu masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) 2021-2024.
Peresmian Palapa Ring di Istana Negara.
- VIVAnews/Fikri Halim
Menurut Ma'ruf, proyek Tol Langit akan sangat membantu Indonesia, khususnya dalam hal pemerataan jaringan internet. Antara lain, untuk menyampaikan perkembangan nasional, keberhasilan ekonomi, hingga digunakan untuk kegiatan belajar jarak jauh.
Nah, berikut deretan fakta mengenai Tol Langit yang telah VIVA rangkum.
Pemerataan dan Manfaat
Dilansir dari VIVA Tekno, Satria-1 merupakan satelit internet pertama milik Indonesia yang diluncurkan dengan Roket Falcon 9 milik SpaceX. Menurutnya, teknologi tersebut ditujukan untuk pemerataan akses internet titik layanan publik.
Satelit akan dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, layanan publik untuk masyarakat, untuk TNI, untuk Polri di seluruh wilayah tanah air khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil.
Cakupan Wilayah
Palapa Ring diproyeksikan menjadi tulang punggung sistem telekomunikasi nasional dengan membangun serat optik sepanjang 36.000 kilometer dari barat ke timur Indonesia.
Proyek kabel optik internet terdiri dari 7 lingkar kecil serat optik untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, serta Maluku dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya. Harapannya, kabel serat optik ini bisa menjangkau 440 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.
Dikutip dari laman resmi Kominfo, Palapa Ring ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dengan jaringan baru (new network) pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur).
Palapa Ring-Timur akan dibangun sejauh 4.450 Km yang terdiri dari sub marine cable sejauh 3.850 km dan land cable sepanjang 600 Km, dengan landing point di 15 titik pada 21 kota/kabupaten.
Kapasitas jaringan kabel optik Palapa Ring mencapai 100 GB dan bisa di-upgrade hingga 160 GB dengan mengusung konsep ring, dua pair (empat core). Proyek besar ini tentu memakan biaya tidak sedikit.
Pendanaan
Melansir pemberitaan Antaranews, pemerintah menggunakan skema pembayaran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden (perpres) No. 38 tahun 2015.
Konsepnya menggunakan BOOT (Build Own Transfer) dan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP), yang diprakarsai Kementerian Keuangan.
Dana AP sendiri berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO). Dalam sebuah kesempatan, Rudiantara berujar sudah ada 18 perusahaan yang berminat akan menggunakan jaringan Palapa Ring.
Mereka adalah para operator seluler dan penyelenggara jasa internet. Dua perusahaan di antaranya yang tengah menguji coba adalah PT Telkom dan Primacom.
Kecepatan
Menurut Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Bambang Noegroho, kecepatan internet Palapa Ring diklaim tembus 40 Mbps, sedangkan upload mencapai 7 Mbps. Hal itu sesuai dengan uji coba yang dilakukan di jaringan Palapa Ring Tengah pada Januari 2019 lalu.
Kecepatan tersebut merupakan peningkatan dari sebelumnya, saat belum ada Palapa Ring, yang hanya berkisar 2 Mbps. Angka ini diperoleh saat uji coba menggunakan aplikasi Speedtest di Terminal Station Morotai. Sementara itu di lokasi lain, yakni di sekitar Taman Kota Morotai, kecepatan yang diperoleh berkisar 30 Mbps.
Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Indonesia. Hal ini disampaikan karena adanya petisi kritik terhadap.
