Perintah Mahfud MD: Kejar dan Kembalikan Anggaran BTS Kominfo yang Dikorupsi
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Tekno – Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt Menkominfo) Mahfud MD mengumpulkan mantan pejabat tinggi Kementerian Kominfo, pakar, pengamat, hingga wartawan untuk mempelajari soal kasus korupsi base transceiver station (BTS).
Ia kemudian menemukan bahwa 4.200 menara yang akan dibangun sebenarnya cukup dengan anggaran Rp3-4 miliar. Oleh karena itu, dirinya memminta untuk dikejar uang yang menguap tersebut, dikembalikan semaksimal mungkin.
"Dari kasus uang yang sudah keluar itu sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan menurut perhitungan yang rasional. Itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP juga begitu. Saya juga bertanya dengan para ahli dan hasilnya sama," katanya di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023.
Proyek BTS 4G disebut Mahfud MD tetap diteruskan. Proyek itu dimulai pada 2006 dan saat ini sudah 2023, di mana hal tersebut sudah berjalan selama 17 tahun.
“Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik. Bencana baru terjadi pada tahun 2020 saat kesepakatan dikeluarkan dan implementasinya di tahun 2021. Proses hukumnya dimulai tahun lalu,” kata Plt Menkominfo Mahfud MD.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
- Misrohatun Hasanah
Menurutnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan ini harus berjalan, karena jika berhenti, apa yang sudah dilakukan selama 17 tahun akan terasa sulit jika dimulai dari awal.
Jadi, sementara proses hukum terus berjalan, proses pembangunan proyek BTS 4G juga akan terus dilanjutkan, bahkan proyek Kominfo lainnya seperti Satelit Satria kemudian akses-akses internet sampai ke pedesaan, Palapa Ring dan sebagainya, supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan.
Untuk proyek BTS 4G, Mahfud MD meminta uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Berdasarkan data kasar, Rp10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian konservatif saja barangnya dianggap baru Rp2 triliun lebih sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP mencapai Rp8,1-8,2 triliun.
"Jadi ini supaya dikejar, dikembalikan sebisa mungkin dan proyek terus jalan. Bagaimana nanti nanti kita akan mengumumkan. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung," jelasnya.
