Elon Musk Punya Aturan yang Sama dengan Jokowi
- dok. Sekretariat Presiden.
VIVA Tekno – CEO Twitter Elon Musk mengatakan bahwa pengguna platform media sosialnya bisa menghindari langganan media, namun tetap harus membayarnya per artikel. Aturan ini mulai diterapkan pada Juni 2023.
Aturan ini selaras dengan regulasi yang sedang digodok di Indonesia, di mana Presiden Jokowi menyatakan kepeduliannya dengan kelangsungan hidup perusahaan pers.
Lebih lanjut Elon Musk mengatakan bahwa layanan 'one-click' Twitter mendatang harus menjadi solusi untuk organisasi media dan publik dengan mengizinkan perusahaan media membebankan harga per artikelnya lebih tinggi kepada pembaca yang tidak berlangganan tarif penuh.
Ia tidak mengatakan berapa persentase yang akan dikantongi Twitter atau persyaratan apa yang harus dipatuhi oleh penerbit media. Diluncurkan pada bulan depan, Twitter akan memungkinkan penerbit media untuk menagih pengguna per artikel dengan satu klik.
"Hal ini memungkinkan pengguna yang tidak mendaftar langganan bulanan untuk membayar harga per artikel yang lebih tinggi ketika mereka ingin membaca artikel hanya sesekali," tuturnya.
Mengutip dari situs The Verge, Selasa, 2 Mei 2023, detail lengkapnya akan diketahui bulan depan. Twitter sedang berlomba untuk meningkatkan pendapatan, bahkan dengan mengasingkan pengguna lama dan memusuhi organisasi media.
Elok Musk mengakuisisi Twitter.
- Tech Crunch
Pengumuman bayar per artikel Twitter datang pada saat Elon Musk mencoba memikat konten kreator ke platform. Selain merayu pembuat podcast individu secara langsung, CEO Tesla dan SpaceX itu juga mendesak content creator dari seluruh dunia untuk mulai memonetisasi konten mereka dengan Langganan Twitter – sebelumnya dikenal sebagai Super Follows.
Ia mengiming-imingi janji bahwa Twitter tidak akan menyimpan uang mereka selama 12 bulan pertama. Elon Musk juga sangat ingin menambahkan sesuatu yang dapat dimonetisasi dan sumber pendapatan lain untuk melunasi utang.
Langganan Twitter Blue tidak cukup untuk mengimbangi hilangnya pengiklan yang dilaporkan telah meninggalkan platform itu sejak diambilalih Musk.
Bukan itu saja. Twitter juga telah memperkenalkan struktur biaya baru untuk akses API yang dapat membebani beberapa perusahaan sebanyak US$42 ribu per bulan untuk apa yang sebelumnya bisa didapatkan secara gratis.
Aturan ini selaras dengan regulasi yang sedang digodok di Indonesia. Sebelumnya, pada Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Presiden Jokowi menyatakan kepeduliannya dengan kelangsungan hidup perusahaan pers yang tidak baik-baik saja akibat dominasi platform digital.
Jokowi kemudian meminta komunitas pers mengajukan rancangan regulasi yang awalnya berbentuk undang-undang. Kemudian, tim 'Media Sustainability' terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pers.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan bahwa platform digital harus kerja sama dengan media dalam penyaluran dan pemanfaatan berita. Mekanismenya sendiri akan diatur oleh badan pelaksana.
