Elon Musk Melawan Presiden AS Joe Biden
- AP Photo/Patrick Semansky.
VIVA Tekno – Elon Musk mempermasalahkan upaya Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk menaikkan pajak yang diklaim kalau miliarder itu lolos dengan hanya membayar 3 persen dari total pendapatan kepada pemerintah federal.
"Anda tahu rata-rata pajak yang dibayar miliarder ke negara? Tiga persen. Tidak ada miliarder yang membayar pajak lebih rendah daripada seseorang yang bekerja sebagai guru sekolah atau petugas pemadam kebakaran," ungkap Joe Biden.
Elon Musk menolak klaim mantan Wakil Presiden era Barack Obama tersebut. Ia lantang menjawab kalau dirinya membayar pajak 53 persen atas opsi saham Tesla (40 persen federal dan 13 persen negara bagian).
Pendiri Tesla dan SpaceX itu juga membayar lebih banyak pajak penghasilan daripada siapa pun untuk 2021, dan akan melakukannya lagi di tahun lalu.
Elon Musk.
- Expat Guide Turkey
Orang terkaya di dunia itu kemudian mengundang pengguna Twitter di program Catatan Komunitas platform untuk mempertimbangkan apakah angka 3 persen itu akurat, melansir dari situs Russian Today, Selasa, 21 Maret 2023.
Joe Biden telah berulang kali membuat klaim sambil mempromosikan upayanya untuk menaikkan pajak bagi orang Amerika berpenghasilan tinggi. Ketika dia membuat pernyataan yang sama dalam pidatonya bulan lalu, PolitiFact menunjukkan bahwa itu salah.
"Di bawah undang-undang saat ini, 25 miliarder berpenghasilan tertinggi membayar tarif pajak rata-rata 16 persen," kata outlet pengecekan fakta.
Kelompok tersebut menambahkan bahwa sebagian besar guru dan petugas pemadam kebakaran berada dalam kisaran pendapatan dengan tarif pajak efektif dari nol hingga 15 persen.
Proposal anggaran 2024 Biden menyerukan untuk menaikkan tarif pajak pada individu dengan pendapatan lebih dari US$400.000 setahun dan pasangan menikah berpenghasilan lebih dari US$450.000. Dia juga menuntut pajak minimum 25 persen untuk orang Amerika dengan kekayaan melebihi US$100 juta.
Penjelasan Ditjen Pajak soal Tax Amnesty Jilid III
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait usulan akan adanya pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III.
