Peneliti BRIN: Mayoritas Tanah di Indonesia Dikuasai 1 Persen Korporasi
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA Tekno – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro mengatakan bahwa ketimpangan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia angkanya masih cukup tinggi.
Menurutnya, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur mengunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini meningkat 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 sebesar 0,381.
Iklan penjualan tanah pertanian untuk komersial/alih fungsi lahan (foto ilustrasi)
- Antara/ Oky Lukmansyah
Sektor tanah
“Dari segi distribusi pemerataan, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat 68 persen tanah dikuasai oleh 1 persen korporasi,” ujarnya saat menjadi narasumber bedah buku ‘Memperadabkan Bangsa. Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia’ di Jakarta, dikutip dari YouTube Forum Kebangsaan, Kamis 27 Oktober 2022.
Berdasarkan data tersebut ia mengaku prihatin jika membandingkan dengan rata-rata tingkat kepemilikan lahan petani di Indonesia yang di bawah 0,3 hektare.
Ironisnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat bahwa 1,2 juta hektare lahan yang dikelola 1 persen korporasi itu terindikasi terlantar dimana mayoritasnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU).
Sektor pendidikan
Beralih ke sektor pendidikan. Setelah 77 tahun Indonesia meredeka, Siti Zuhro mengatakan, berdasarkan data rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia tahun 2021 masih di angka 8,54 tahun.
“Tidak sampai 9 tahun, jadi masih lulusan SMP, sebagian besar lulusan SD. Jadi yang sempat mencapai perguruan tinggi itu kurang lebih hanya 15 persen. Angka perguruan tinggi itu pun hasil dari disatukan antara S1-S2-S3,” ungkapnya
Kemudian berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), penduduk yang berpendidikan tinggi hanya 8,5 persen dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas.
“Sudah tahu begini kita masih mau nekat demokrasi diselenggarakan dari rakyat-untuk rakyat-buat rakyat. Kalau begitu yang akan terjadi vote buying. Sekarang kita harus berfikir sehat, kalau indonesia masih terus menerus didera oleh demokrasi yang kita paksakan, ini betul-betul bahaya,” terangnya
Universitas Muhammadiyah Surakarta - UMS
- ums.ac.id
“Oleh karenanya di tengah keringnya nilai-nilai Pancasila dalam peraktek kehidupan berbangsa dan bernegara, kehadiran buku ini menurut saya penting sebagai koreksi atas jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak sesuai dengan falsafah dan cita-cita bangsa,” pungkasnya
Sebagai informasi tambahan, acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta, Prof. Hafid Abbas; Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof. Didin Damanhuri dan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo.
