Soal Kebocoran Data, Operator Seluler Tak Temukan Akses Ilegal

Sekretaris Jenderal ATSI dan Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O Baasir.
Sumber :
  • Misrohatun Hasanah

VIVA Tekno – Terkait dugaan kebocoran data registrasi SIM card atau kartu SIM, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), mengaku tidak menemukan adanya ilegal akses di masing-masing jaringan operator.

Perlindungan Data juga Harus jadi Perhatian Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

Sekretaris Jenderal ATSI, Marwan O Baasir, menyebut bahwa seluruh anggotanya telah melakukan investigasi dan penelusuran terkait kebocoran data registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.

"Hasil dari investigasi tersebut adalah tidak ditemukan adanya ilegal akses di masing-masing jaringan operator," ujarnya di Jakarta, Kamis, 8 September 2022.

Meutya Hafid Singgung Kebocoran Data saat Ikut Makan Malam di Istana, Bakal Jadi Menkominfo?

Hasil investigasi juga telah dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada hari ini.

ATSI bersama seluruh anggota siap bekerja sama dan mendukung sepenuhnya upaya pemerintah, dalam hal ini Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Ditjen Dukcapil dan pihak berwenang lainnya dalam melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data.

Budi Arie Sebut Kominfo Kasih 5 Buku Kenang-kenangan ke Jokowi

Kebocoran data SIM Card.

Photo :

"Seluruh penyelenggara telekomunikasi sudah menerapkan sistem pengamanan informasi yang mengacu standar ISO 27001 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 05/2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 168 Ayat 5, sebagai bentuk tanggung jawab operator sebagai pengendali data," lanjutnya.

Seluruh operator telekomunikasi juga dikatakan Marwan selalu patuh pada aturan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data.

Permen Nomor 5/2021, tentang Penyelenggaran Telekomunikasi, mewajibkan operator untuk melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi yang dilakukan melalui validasi identitas pelanggan ke server kependudukan milik Ditjen Dukcapil.

Penyelenggara juga harus melaporkan data registrasi pelanggan aktif, termasuk MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital), NIK, nomor Kartu Keluarga dan tanggal registrasi sesuai dengan format yang disyaratkan oleh Kominfo.

"Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu khawatir karena operator menjamin keamanan data pelanggan," imbuh Marwan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid

Meutya Hafid: Kominfo Berubah Nama Jadi Komdigi

Meutya Hafid mengungkapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital atau disingkat Komdigi.

img_title
VIVA.co.id
21 Oktober 2024