Melalui Tweetnya Elon Musk Beri Sinyal Twitter Berbayar
- Salon.com
VIVA – Usai menghebohkan dengan kabar dirinya membeli Twitter senilai US$44 miliar atau setara R 629,2 triliun (kurs Rp14.300). Elon Musk kini kembali membuat gempar dunia maya dengan cuitannya yang menyebut akan mengenakan biaya bagi pengguna sosial media Twitter.
Namun pemilik Tesla ini mengatakan pengenaan biaya akan dibebankan kepada Sebagian pengguna Twitter, seperti korporasi untuk kebutuhan komersial atau pejabat pemerintah, dia memastikan Twitter akan tetap gratis untuk masyarakat biasa.
“Twitter akan selalu gratis untuk pengguna biasa, namun kemungkinan akan ada sedikit biaya untuk pengguna komersial/pemerintah”, dikutip dari Twitter pribadinya Kamis 5 Mei 2022
pemilik pabrikan otomotif Tesla tersebut telah men-tweet bahwa platform twitter tidak boleh memiliki iklan sehingga dapat memiliki kontrol lebih besar atas kebijakan moderasi kontennya.
Selain itu, dia juga berencana mengembangkan fitur untuk menumbuhkan pendapatan bisnis, termasuk cara baru menghasilkan uang dari tweet yang berisi informasi penting atau viral.
Dikutip dari Reuters, Twitter telah memberi tahu karyawannya dalam rapat staf internal dan dalam pengajuan publik bahwa bisnis periklanan dan operasi lainnya akan berlanjut secara normal sampai kesepakatan ditutup, tetapi perusahaan tidak dapat berspekulasi tentang perubahan yang mungkin dilakukan Musk.
Musk juga telah mengusulkan beberapa hal kepada sejumlah Bank yang setuju untuk mendanai akuisisi Twitter senilai US$ 44 miliar. Di antaranya seperti pemotongan gaji eksekutif dan anggota dewan dalam upaya untuk memangkas biaya serta mengembangkan cara-cara baru untuk memonetisasi tweet.
Setelah menandatangani kesepakatan untuk membeli Twitter seharga $44 miliar, Musk mengatakan dia ingin meningkatkan platform dengan fitur-fitur baru, membuat algoritme open source untuk meningkatkan kepercayaan, memberantas bot spam, dan memastikan semua penggunanya adalah manusia
PDIP Tak Tolak Kenaikan PPN 12% tapi Minta Dikaji Ulang
PDIP menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, melalui pengesahan UU tentang HPP bukan atas dasar inisiatif Fraksi PDIP.
