Pemerintah Perketat Akses Situs Porno
- dailystar
VIVA – Situs web yang mempublikasikan konten porno atau pornografi harus memverifikasi usia penggunanya di bawah aturan keamanan online baru. Demikian bunyi regulasi baru yang diumumkan Pemerintah Inggris sebagai perayaan Hari Internet yang Lebih Aman.
Menteri Negara Teknologi dan Ekonomi Digital Chris Philp menegaskan rancangan RUU Keamanan Online yang baru akan diperkuat untuk mewajibkan semua situs web yang menerbitkan konten pornografi untuk melakukan pemeriksaan ketat.
"Terlalu mudah bagi anak-anak untuk mengakses pornografi online. Orangtua berhak mendapatkan ketenangan pikiran bahwa anak-anak mereka dilindungi secara online dari melihat hal-hal yang tidak boleh dilihatnya," kata dia, seperti dikutip dari situs Metro, Kamis, 10 Februari 2022.
Situs pornografi dapat menggunakan teknologi verifikasi usia untuk mengonfirmasi bahwa pengguna memiliki kartu kredit yang mana syaratnya berusia 18 tahun atau menggunakan layanan pihak ketiga untuk mengonfirmasi usia seseorang yang mengambil dari data pemerintah.
Namun, bagi mereka yang gagal atau tidak mau tunduk sama aturan baru ini akan dikenai denda hingga 10 persen dari omzet global tahunan mereka atau bahkan memblokir situs mereka di Inggris. Pemilik atau petinggi situs pornografi juga dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka gagal atau tidak mau bekerja sama.
"Kami sekarang memperkuat RUU Keamanan Online sehingga berlaku untuk semua situs pornografi untuk memastikan kami mencapai tujuan menjadikan internet tempat yang lebih aman bagi anak-anak," tambah Philp.
Sebelumnya regulasi ini hanya berlaku untuk situs porno komersial yang mengizinkan konten buatan pengguna. Dengan pembaruan baru semua situs porno komersial akan masuk dalam cakupan aturan yang diusulkan.
Philp mengatakan tanggung jawab akan berada di perusahaan dan situs pornografi dalam memutuskan cara terbaik terkait aturan baru tersebut.
"Kami juga merekomendasikan penggunaan teknologi verifikasi usia tertentu di mana langkah-langkah yang diberlakukan tidak boleh memproses atau menyimpan data yang tidak relevan dengan tujuan untuk memeriksa usia seseorang," tegas dia.
