Semua Bisa Dilakukan Pakai Aplikasi, Termasuk Berdonasi
- ACT
VIVA – Perkembangan teknologi membuat segalanya serba dipermudah. Mulai dari berbelanja, bertransaksi hingga berdonasi untuk korban bencana pun bisa dilakukan hanya dalam genggaman tangan.
Seperti aplikasi yang disediakan oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT, yang bekerja sama dengan PrismaLink menyediakan metode pembayaran untuk mempermudah pemberian donasi di mana pun dan kapan pun.
Finance and Accounting Manager ACT, Erik Prasetyo mengatakan bahwa kerja sama tersebut telah berjalan sejak 2018 silam. Mereka menyediakan beragam metode pembayaran, sehingga donatur dapat melakukan donasi secara mudah dan aman.
“Kerja sama ini memudahkan donasi melalui platform kami dengan metode pembayaran virtual account. Selain itu, donatur tidak perlu lagi konfirmasi karena akan langsung mendapatkan notifikasi,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu 25 Desember 2021.
Kemudahan proses donasi tersebut mendukung beragam kegiatan sosial ACT, salah satunya Operasi Pangan Murah yang telah berjalan sejak Oktober dan menghadirkan bantuan pangan bagi saudara miskin.
Bantuan itu berupa bahan pangan pokok maupun makanan siap santap, maupun bantuan pangan untuk keluarga miskin selama satu bulan dengan harga 50 persen.
“Kami bekerja sama dengan instansi pemerintah, DKM masjid, korporasi, dan instansi swasta lainnya untuk pengadaan, pendistribusian, dan implementasi Operasi Pangan Murah. Harapannya, kami bisa meluaskan manfaat bagi donatur maupun penerima seperti keluarga prasejahtera, dai, guru honorer, difabel, yatim, wanita kepala keluarga (janda), nelayan, petani, lansia, dan pedagang,” tuturnya.
Kerja sama dengan ACT, diakui Chief Executive Officer PrismaLink, Laksono selama ini telah berjalan dengan sangat baik.
“Ke depannya, PrismaLink akan terus melakukan terobosan dan bekerja sama dengan mitra-mitra lainnya,” ungkap Laksono.
Skotlandia Siap Blokir Aplikasi WhatsApp untuk Pegawai Pemerintahnya
Pemerintah Skotlandia baru-baru ini mengambil langkah kontroversial dengan memblokir penggunaan aplikasi WhatsApp di kalangan pegawai pemerintah.
