Kejar Target Internet Gratis untuk Masyarakat Miskin
- Pixabay
VIVA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) akan melakukan pembangunan Base Transceiver Station Universal Service Obligation (BTS USO) sebanyak 7.904 unit hingga 2022.
Saat ini, Bakti Kominfo sudah selesai membangun 4.200 dan sisanya berjumlah 3.704 unit, ditargetkan selesai pada tahun depan.
Pembangunan selanjutnya akan menggunakan skema pinjam pakai lahan yang bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) sebagai pihak yang menyiapkan lahan.
"Skema ini dipakai karena sudah terbukti cepat mengejar target pada periode sebelumnya, di mana kita telah membangun 1.682 BTS USO," kata Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif, di Jakarta, Senin, 13 Desember 2021.
Untuk skema ini, lanjut dia, pemerintah daerah harus menyiapkan lahan sekitar 400 meter persegi dan diberikan fasilitas bebas izin mendirikan bangunan (IMB). Lokasinya juga harus di tengah desa agar internet gratis bisa menjangkau semua populasi, karena prinsipnya hanya ada satu menara (tower) di satu desa.
Pembangunan BTS USO akan menjangkau 35 kabupaten yang masuk kategori tertinggal, terdepan, terluar (3T). Total penyelesaian administrasi pinjam pakai lahan telah mencapai 2.816, di mana Provinsi Papua sudah terjangkau 12 kabupaten.
"Hambatan pembangunan menara di daerah 3T yang mana tidak diminati operator seluler adalah lokasinya yang terpencil, tidak ada akses infrastruktur dasar, jalannya bahkan belum ada, listriknya juga. Jadi ini sebuah tantangan terbesar untuk penyelenggaraan internet gratis," jelas Anang.
Meski begitu, mereka berharap transformasi digital bisa sepenuhnya terwujud dengan diawali penyelesaian infrastruktur. "Karena, tanpa itu semua akan mustahil bisa meningkatkan ekonomi digital. Jadi, kami berharap tahun depan 100 persen pembangunan BTS USO bisa terselesaikan," ungkap dia.
BPBD Tetapkan 10 Daerah di Sumsel Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, menetapkan 10 daerah yang telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi.
