Hati-hati Pelintiran Hasil Penelitian
- What Works Centre for Crime Reduction - College of Policing
VIVA – Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Mochammad Maksum Machfoedz mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.
Menurutnya, berapa pun besaran dari kenaikan cukai rokok serta pajak yang dibebankan ke industri rokok, pada akhirnya yang menanggung beban adalah petani tembakau, buruh industri rokok, dan konsumen.
Pakar Teknologi Industri Pertanian UGM yang akrab dipanggil Gus Maksum ini menegaskan bahwa apapun kebijakan pemerintah yang bisa mematikan industri hasil tembakau akan merugikan warga Nahdlatul Ulama (NU).
"Sebab, petani tembakau, buruh pabrik rokok, dan konsumennya adalah warga NU juga,” jelas Gus Maksum, Senin, 22 November 2021.
Ia juga mengaku sudah berkali kali mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.
"Kami juga sudah mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai penelitian pelintiran. Karena, banyak hasil penelitian yang dilakukan pihak tertentu menyudutkan dan mematikan industri hasil tembakau. Metodologi penelitian yang dipakai serta responden atau sampelnya pun tidak jelas,” paparnya.
Sementara itu, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) se-Jawa dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sepakat apabila pemerintah sangat terpaksa harus menaikkan cukai rokok karena kesulitan dana untuk membiayai pembangunan, maka kenaikannya tidak lebih dari satu digit.
Selain itu, APTI juga mengingatkan agar kenaikan cukai rokok sama terhadap semua jenis. Baik rokok sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), dan Sigaret Putih Mesin (SPM).
"Jangan sampai satu jenis rokok cukai tidak dinaikkan. Namun, dua jenis rokok lain cukainya dinaikkan dengan persentase jauh lebih besar. Jadi harus adil," tegas Penasehat APTI Jawa Tengah Triyono.
Akselerasi Ketahanan Industri Obat Nasional, Komisi IX Dorong OMAI Masuk JKN
Kekayaan alam ibahan baku obat di Indonesia dinilai berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat melalui kolaborasi berbagai pihak.
