Beragam Cara Perangi Sampah Plastik, Salah Satunya Nuklir
- ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
VIVA – Direktur Jenderal Pengelola Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan bahwa teknologi nuklir dapat digunakan untuk mengatasi polusi plastik.
"Apabila teknologi nuklir dapat menjadi solusi yang murah dan efektif untuk mengurangi sampah plastik, Indonesia bisa menggunakannya untuk solusi jangka menengah dan panjang," kata Vivien dalam webinar Penggunaan Teknologi Nuklir untuk Atasi Sampah Plastik yang digelar di Jakarta, Jumat 5 November 2021.
Menurutnya, teknologi dan inovasi dinamis dan selalu berkembang. Karena itu pemerintah selalu memberi ruang bagi peneliti, akademisi, dan pengusaha untuk menemukan solusi terkait berbagai permasalahan sampah plastik.
“Bagaimanapun, kita harus meyakinkan bahwa teknologi nuklir aman untuk kesehatan manusia dan lingkungan,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, Novrizal Tahar dalam webinar Efektivitas Permen KLHK 75/2019 Dalam Mengurangi Sampah Plastik Sekali Pakai, mengungkapkan bahwa Indonesia sudah memiliki peraturan terkait Reduce, Reuse, Recycle atau 3R.
“Reduce itu bagi orang-orang lingkungan, orang-orang persampahan, adalah paling tinggi hirarkinya. Jadi, kalau dia bisa me-reduce itu sudah paling tinggi levelnya. Kemudian di bawah itu reuse, jadi dipakai berulang kali. Terakhir baru recycle,” tuturnya.
Novrizal menjelaskan, sampah plastik merupakan persoalan yang sangat serius. KLHK menginginkan agar tidak ada persoalan baru lagi dengan sampah plastik ini.
Caranya adalah memastikan sampah-sampah plastik itu tidak ditemukan lagi di tempat pembuangan akhir sampah. Ia mencontohkan, air minum dalam kemasan galon guna ulang.
“Kita tahu bahwa galon guna ulang itu reuse, berulang kali dipakai. Artinya, secara hirarki kan galon itu bisa kita take back,” ungkapnya.
Indonesia dan Tantangan Emisi Karbon, Mengapa Kita Harus Peduli?
Mengurangi emisi karbon tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat dan sektor industri.
