Pakai Jaringan Ini Kasus Cambridge Analytica Diklaim Tak Terulang Lagi
- Sky News
VIVA – Platform digital berbasis Blockchain karya anak bangsa, AK12, sedang siap-siap untuk pindah jaringan dari NEO ke TRON. Hal ini dilakukan untuk meingkatkan performa layanan.
TRON sendiri adalah platform terdesentralisasi berbasis Blockchain yang mengusung sistem peer to peer (P2P), dengan tujuan membangun sistem hiburan konten digital. Hal tersebut memungkinkan pengguna membagikan konten dengan siapa saja dan kapan saja.
"Harganya pun mengalami kenaikan hingga 700 persen. Komunitas AK12 sangat antusias dengan kembalinya performa AK12, sehingga banyak trader di luar sana menganalisis bahkan betanya-tanya mengapa token Ak12 bisa mencuat," kata Advisor AK12, Abdus Shomad, Kamis, 28 Oktober 2021.
Beberapa alasan AK12 memilih menggunakan jaringan Blockchain TRON. Karena, memungkinkan penggunanya untuk memegang kendali penuh atas data yang mereka miliki. Nantinya, pengguna dapat memilih untuk tidak memonetisasi data untuk suatu kepentingan.
"Dengan begitu, kasus kebocoran data seperti Cambridge Analytica tidak akan terulang lagi," ungkap dia. Sebagai informasi, Cambridge Analytica kedapatan menggunakan data pengguna sekitar 50 juta akun Facebook secara ilegal yang digunakan untuk kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2016.
"Alasan lainnya mengapa jaringan Blockchain TRON dipilih juga karena lebih populer," paparnya. Abdus Shomad juga mengatakan dalam waktu dekat AK12 akan melakukan swap token dari AK12 NEO menjadi AK12 TRON. "Kami terus gencar menginfomasikannya kepada seluruh pengguna," tutur dia.
Jaringan Blockchain NEO adalah proyek Blockchain dari China yang didirikan pada 2014, dahulu disebut Antshares, tapi akhirnya diubah.
NEO juga disebut Ethereum China karena mereka sangat berkomitmen untuk menciptakan ekonomi pintar. Artinya, pengembang proyek ingin mempermudah penggunaan smart contract pada jaringan Blockchain NEO.
KPK Temukan Data 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran, Nilainya Capai Rp 1,2 Triliun
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengaku menemukan penyaluran subsidi listrik yang tidak tepat sasaran.
