Proyek Satelit Satria-1 Sudah Sampai Mana
- Global Times
VIVA – Progres pembangunan satelit multifungsi Satria-1 beserta sistemnya kini sudah mencapai 33 persen, direncanakan bisa selesai pada 2023. "Saat ini masih pada jadwal dan pembiayaan yang disepakati bersama," kata Direktur Umum Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso, Rabu, 18 Agustus 2021.
Pemerintah membangun satelit Satria-1 menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Konsorsium Pasifik Satelit Nusantara menjadi pemenang tender satelit, terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.
Konstruksi satelit ini dikerjakan oleh pabrikan Prancis yaitu Thales Alenia Space. Struktur pembiayaan Satria-1 terdiri dari porsi ekuitas (22 persen) senilai US$114 juta dan porsi pinjaman (78 persen) senilai US$431 juta.
Porsi pinjaman tersebut berasal dari sindikasi BPI France dan dukungan antara lain dari HSBC Continental Europe, Banco Santander dan The Korea Development Bank. Menurut PSN, satelit Satria-1 ditargetkan diluncurkan pada kuartal II 2023 dan bisa beroperasi secara komersial paling lambat pada 17 November 2023.
Selain satelit, PSN juga membuat stasiun pengendali di Bumi, yang pertama mulai dibangun di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Bangunan di Cikarang ini berupa stasiun pengendali utama Primary Satellite Center dan pusat jaringan Network Operations Center.
Selain Cikarang, pemerintah juga akan membangun kontrol cadangan Back-up Satellite Control Center di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Stasiun Bumi untuk satelit Satria-1 juga akan dibangun di Batam, Pontianak, Tarakan, Kupang, Manado, Ambon, Manokwari, Timika dan Jayapura.
Pembangunan satelit dan stasiun di bumi dilakukan secara bersamaan agar ketika satelit Satria-1 sudah mengorbit, bisa dimanfaatkan sesuai jadwal untuk mengadakan akses internet di 150 ribu titik layanan publik di Indonesia. Stasiun di Bumi dijadwalkan selesai dan bisa digunakan pada Maret 2023 supaya satelit bisa digunakan delapan bulan kemudian. (Ant)
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
