Belum Ada Titik Terang soal Bocornya Data Pribadi Penduduk Indonesia
- VIVA.co.id/Afra Augesty
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika masih bekerja menelusuri serta mengungkap dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia, sehingga belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran data dalam jumlah besar. Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar.
"Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo langsung melakukan penelusuran terhadap dugaan kebocoran data pribadi tersebut. Hingga Kamis malam pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja dan sejauh ini belum dapat disimpulkan adanya kebocoran data pribadi," kata Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi, Kamis, 20 Mei 2021.
Menurutnya, penelusuran dan penyelidikan masih akan terus dilakukan secara mendalam dan perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan ke publik. Dedy mengaku juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, ia meminta agar seluruh penyedia platform digital dan pengelola data pribadi untuk semakin meningkatkan upaya dalam menjaga keamanan data pribadi yang dikelola dengan menaati ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku, serta memastikan keamanan sistem elektronik yang dioperasikan.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk semakin berhati-hati dan waspada dalam melindungi data pribadi mereka dengan tidak membagikannya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan hingga memastikan syarat dan ketentuan layanan yang digunakan," paparnya.
Selain itu, Dedy mengingatkan, secara berkala memperbarui password pada akun-akun elektronik yang dimiliki dan memastikan sistem keamanan perangkat yang digunakan selalu up to date.
Sebelumnya diberitakan, beredar kabar bahwa data 279 juta warga Indonesia bocor dalam sebuah forum dan hal itu ramai diperbincangkan di Twitter yang berasal dari cuitan @ndagels dan @nuicemedia.
Dari perbincangan para netizen didapati informasi bahwa kebocoran data pribadi berasal dari situs milik BPJS Kesehatan dan berisi mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), status hidup atau mati, hingga informasi pendapatan masing-masing individu.
Sosialisasi Jasa Pengamanan Polri
Objek vital nasional harus mendapatkan pengamanan yang komprehensif untuk mencegah terjadinya insiden kamtibmas yang dapat menganggu kegiatan operasionalnya.
