Jangan Mau Diatur Sama WhatsApp
- Kaspersky
VIVA – Brasil menyerukan penundaan perubahan kebijakan privasi baru milik WhatsApp yang rencananya akan diterapkan pada 15 Mei 2021. Permintaan itu dikeluarkan pada Jumat, 7 Mei lalu, oleh Badan Perlindungan Data (ANPD), Badan Konsumen Nasional (Senacon), serta Badan Penuntutan dan Pengawas Persaingan Federal (Cade).
Mereka ingin supaya WhatsApp membahas poin-poin yang berkaitan dengan hak perlindungan konsumen, data pribadi, serta persaingan usaha yang menjadi kekhawatiran dari kebijakan privasi baru tersebut.
Selain itu, Brasil ingin WhatsApp terus menyediakan layanan tanpa batasan kepada pengguna yang menolak menerima kebijakan barunya itu, termasuk pemeliharaan akun pengguna serta pesan dan catatan file mereka.
Kemudian, mereka juga meminta agar Facebook, sebagai induk usaha WhatsApp, menahan diri untuk tidak memperlakukan atau membagikan data pribadi pengguna WhatsApp dengan cara apapun atas dasar kebijakan privasi baru sampai raksasa media sosial tersebut mendapat izin dari otoritas.
Dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas Brasil menyatakan bahwa kebijakan privasi baru dan praktik perlakuan data pribadi yang diinginkan WhatsApp mungkin merupakan pelanggaran hak atas data pribadi pengguna.
Dari sudut pandang perlindungan konsumen, ketiga otoritas Brasil mencatat bahwa WhatsApp telah gagal memberikan informasi yang jelas terkait dengan jenis data apa yang akan dimanfaatkan WhatsApp.
Pada pekan lalu, WhatsApp telah meluncurkan kembali layanan pembayaran di negeri Sombrero itu karena hampir satu tahun setelah penangguhannya di tengah kekhawatiran dari regulator atas potensi ancaman terhadap sistem layanan keuangan nasional.
Permintaan tersebut mengikuti gelombang tanggapan masyarakat sipil di seluruh Brasil dan Amerika Latin atas perubahan kebijakan privasi yang tinggal beberapa hari lagi dan koalisi global yang melibatkan warga, aktivis, serta anggota parlemen yang menyerukan agar Facebook membatalkan keputusannya.
Kebijakan privasi baru WhatsApp juga gagal mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Umum Brasil yang sudah berlaku sejak tahun lalu dan menguraikan bagaimana data pribadi pengguna harus dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dihapus di negara itu, menurut Francisco Gomes Júnior, seorang pengacara Brasil yang fokus pada hukum digital.
"Harusnya, diserahkan ke masing-masing individu untuk mengelola kapan dan oleh siapa data mereka bisa digunakan. Dan WhatsApp tidak memenuhi prinsip persetujuan atas pengguna tersebut yang merupakan inti dari bagaimana data pribadi mereka dapat dibagikan," ungkapnya, seperti dikutip dari ZDNet, Selasa, 11 Mei 2021.
WhatsApp tampaknya tidak mau memberikan pilihan tawaran kepada penggunanya. "Kami melihat sejauh ini tidak ada tanda-tanda dari WhatsApp akan menerima perubahan negosiasi untuk mematuhi aturan di negara ini," jelas dia.
Brasil sebenarnya meminta WhatsApp dan Facebook menanggapi permintaan mereka pada Senin, 10 Mei kemarin. Akan tetapi, saat dihubungi oleh ZDNet, aplikasi pesan instan yang identik dengan warna hijau itu tidak menanggapi permintaan pembaruan dari otoritas Brasil. Nah, logh!
