Jaringan Internet First Media Kembali Normal
- Freepik
VIVA – First Media menjadi salah satu penyedia layanan internet, yang terkena dampak dari adanya gangguan pada Sistem Komunikasi Kabel Laut Jakarta-Bangka-Batam-Singapura (SKKL B2JS) dan Jakarta-Kalimantan-Batam-Singapura (SKKL Jakabare).
Efek dari munculnya masalah itu, kecepatan internet yang didapatkan pelanggan turun drastis sehingga koneksi menjadi tidak stabil dan butuh waktu lebih lama untuk mengakses laman tertentu.
Agar pelanggan bisa tetap berselancar dengan nyaman, mereka menambahkan kapasitas bandwith sebesar 200 Gbps. Langkah ini terbukti efektif, karena dalam waktu 24 jam seluruh pelanggan sudah bisa menikmati kembali layanan internet.
PT Link Net Tbk sebagai pemilik merek First Media menggunakan tiga sistem kabel bawah laut ke Singapura, yaitu SKKL Jakabare milik PT Indosat Tbk, SKKL B2JS yang dioperasikan oleh PT Ketrosden Triasmitra, dan satu cadangan dari SKKL lain.
Penggunaan tiga fasilitas itu adalah bagian dari bisnis berkesinambungan Link Net, yang disiapkan setiap tahun untuk bisa terus memberi layanan internet optimal dan berkualitas.
“Gangguan yang dialami oleh pelanggan kami disebabkan oleh faktor eksternal. Namun, upaya cepat yang kami lakukan untuk mengatasi dampak gangguan berhasil. Kini, seluruh pelanggan kami sudah dapat menikmati layanan internet dengan normal kembali,” ujar Chief of Technology and Product Officer Link Net, Edward Sanusi melalui keterangan resmi, dikutip Kamis 8 April 2021.
Edward menjelaskan, awalnya Link Net masih sanggup memenuhi kebutuhan pelanggan saat SKKL B2JS bermasalah. Namun kemudian ada tanah ambles di kawasan Changi, Singapura, mengakibatkan SKKL Jakabare terganggu.
Pakar krisis manajemen, Dr Firsan Nova menyampaikan bahwa penting bagi setiap perusahaan untuk mampu mengelola risiko guna menghindari krisis. Menurutnya, Link Net berhasil melakukan itu.
“Saya melihat, Link Net memiliki kemampuan dalam mengatasi krisis ini, kurang dari 1x24 jam masalah gangguan kabel laut ini bisa diselesaikan. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan stakeholders.” tuturnya.
Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Indonesia. Hal ini disampaikan karena adanya petisi kritik terhadap.
