Twitter Macam-macam Sama Negara Vladimir Putin, Begini Jadinya
- SCMP
VIVA – Rusia memperlambat akses untuk membuka Twitter karena platform tersebut tidak menghapus konten-konten yang dinilai negatif. Perlambatan akses, atau dalam dunia teknologi dikenal dengan istilah throttle, diumumkan regulasi telekomunikasi Rusia Roskomnadzor pada Rabu, 10 Maret kemarin, waktu setempat.
"Perlambatan ini akan diterapkan ke 100 persen perangkat mobile dan 50 persen perangkat non-mobile," kata Roskomnadzor, seperti dikutip dari situs The Guardian, Kamis, 11 Maret 2021.
Negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu beberapa minggu lalu menuduh Twitter dan platform lainnya gagal menghapus konten ilegal, yang mengajak anak-anak untuk ikut protes anti-Kremlin. Konten ilegal tersebut mengandung unsur pornografi anak, penyalahgunaan obat dan mengajak anak untuk bunuh diri.
Politik dalam negeri Rusia akhir-akhir ini sedang memanas, beberapa waktu lalu muncul protes atas penangkapan pengkritik pemerintah Alexei Navalny. Roskomnadzor mengatakan ada lebih dari 3.000 konten ilegal di Twitter yang tetap ada meski pun selama bertahun-tahun sudah diminta untuk dihapus.
"Jika (Twitter) terus mengabaikan persyaratan yang ada di undang-undang, penegakan hukum akan terus berlanjut (hingga pemblokiran)," kata Roskomnadzor. Rusia menuntut lima platform media sosial, salah satunya Twitter, karena tidak menghapus konten yang mengajak anak-anak ikut protes ilegal.
Menanggapi aksi Rusia, Twitter mengkhawatirkan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan membantah platform tersebut mendukung perilaku ilegal. Mereka mengatakan mereka tidak menoleransi eksploitasi seksual anak-anak dan tidak juga mendukung aksi bunuh diri dan menyakiti diri sendiri.
"Kami tetap berkomitmen mengadvokasi Internet Terbuka di seluruh dunia dan sangat mengkhawatirkan usaha yang semakin meningkat untuk memblokir dan memperlambat percakapan publik dalam jaringan," kata Twitter.
Kementerian Lingkungan Tutup Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi yang Viral di Medsos
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) menyegel lokasi pembuangan sampah ilegal di Kabupaten Bekasi.
