Pilpres Bikin Facebook Alergi Politik
- Yahoo Finance
VIVA – Pendiri dan Kepala Eksekutif Facebook, Mark Zuckerberg, mengaku sedang memikirkan cara baru untuk membuat konten politik kurang terlihat di platformnya. Dengan begitu, kemungkinan besar Facebook akan membuat perubahan pada Umpan Berita.
"Orang tidak ingin politik dan mengambil alih pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi," kata Zuckerberg, dilansir dari laman Engadget, Jumat, 29 Januari 2021. Ia juga mengaku akan secara permanen menghentikan rekomendasi algoritma grup yang didedikasikan untuk masalah politik dan sosial.
Facebook telah menghentikan saran tersebut menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) 2020 dan akan membuat perubahan permanen di seluruh platformnya, tidak hanya berlaku di AS.
Meski demikian, Zuckerberg tidak menjelaskan secara rinci bagaimana Facebook mengubah Umpan Berita, atau bagaimana Facebook akan menentukan sesuatu yang dianggap politis.
Kendati ingin menggarisbawahi konten politik, namun ia mengklaim masih berkomitmen terhadap kebebasan berekspresi di platformnya.
Pertarungan politik di platform media sosial telah menjadi andalan di Umpan Berita pengguna selama 15 tahun Facebook berdiri. Tidak jelas seberapa besar aturan baru Facebook ini akan mempengaruhi perilaku pengguna mereka.
Keputusan ini juga mengartikan Zuckerberg ingin menurunkan 'suhu yang sempat panas' di platformnya setelah Pilpres AS 2020 serta menyusul adanya bentrokan di Capitol Hill menjelang pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS.
Karena hal ini pula Facebook kembali mendapat kecaman. “Karena kami terus fokus pada hal ini maka kami perlu memastikan komunitas yang terhubung adalah orang-orang sehat dan positif. Itu merupakan sesuatu yang kami fokuskan untuk sementara waktu sekarang," kata Zuckerberg.
Pada September tahun lalu, ia mengaku telah menghapus lebih dari satu juta grup dalam 12 bulan terakhir. Meski ada yang tidak dihapus, namun Facebook telah menandai banyak grup agar pengguna tidak bergabung ke dalam kelompok tersebut.
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
