Twitter Nyatakan Perang
- Instagram/@abdd.eyez
VIVA – Twitter menyatakan perang terhadap misinformasi. Kabarnya, media sosial berlogo burung biru ini akan mengembangkan fitur baru yang berhubungan dengan tombol Like. Fitur ini ditemukan oleh seorang engineer bernama Jane Manchun Wong dalam kode aplikasi Twitter.
Ia megatakan akan ada perlambatan proses menyukai sebuah tweet dengan fitur baru tersebut. Melansir laman TechCrunch, Rabu, 11 November 2020, Twitter akan memunculkan label misleading information atau informasi menyesatkan pada saat pengguna mencoba mengklik tombol Like dari sebuah cuitan.
Meski begitu, fitur itu belum bisa digunakan oleh semua pengguna. Twitter mengonfirmasi keberadaan inovasi tersebut dan menyatakan sedang dalam pengembangan. Sejauh ini Twitter belum memiliki rencana meluncurkan fitur barunya tersebut secara luas.
"Kami bertujuan untuk memberi orang konteks dan alat yang diperlukan untuk menemukan informasi kredibel pada layanan kami. Tidak peduli topik atau di mana mereka melihat tweet tersebut," ungkap juru bicara Twitter.
Ia melanjutkan jika Twitter akan terus mengeksplorasi fitur tersebut. Selain itu juga membuat kebijakan untuk membantu pengguna membuat keputusan atas informasi mereka sendiri.
Langkah yang coba diambil Twitter memang bukan yang pertama memerangi misinformasi. Pada 20 Oktober lalu, Twitter mendorong seluruh pengguna me-retweet menggunakan kutipan.
Selain itu, menjelang Pemilu Presiden Amerika Serikat (AS), Twitter juga meluncurkan sejumlah kebijakan baru. Mereka membuat label pada cuitan yang dianggap tidak benar dan salah satu orang yang berlangganan mendapatkannya adalah Donald Trump.
Seperti diketahui, Facebook dan Twitter pada 3 November kemarin menangguhkan beberapa akun-akun berita baru yang mengunggah informasi seputar pemungutan suara dalam Pemilu AS. Akun-akun berita yang kebanyakan condong ke sayap kanan itu dinilai melanggar kebijakan dua perusahaan teknologi besar tersebut.
Twitter mengatakan akun-akun itu telah ditangguhkan karena melanggar kebijakan terkait “koordinasi” dengan mengunggah konten yang identik, padahal tampil sebagai akun independen, atau terlibat dengan perilaku otomatis akun lain secara diam-diam.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
