Tokopedia Bagi Kuota Internet Gratis 100GB, Cek Kebenarannya
- VIVA/Novina Putri Bestari
VIVA – Publik Tanah Air dikejutkan adanya pesan berantai WhatsApp kalau Tokopedia bagi-bagi kuota internet. Besaran kuotanya tak main-main, yaitu 100GB dan tanpa isi ulang alias gratis. Pada bagian bawah pesan terdapat link tautan yang diminta untuk diklik supaya masyarakat bisa mendapat kuota internet gratis itu untuk masa 60 hari.
Namun, benarkah informasi tersebut? External Communications Senior Lead Tokopedia, Ekhel Chandra Wijaya, membantahnya. Ia menyebutkan jika tautan tersebut adalah bentuk phishing. "Tautan itu merupakan upaya phishing yang berasal dari pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Ekhel kepada VIVA Tekno, Senin malam, 7 September 2020.
Selain itu, Ekhel juga mengingatkan jika Tokopedia hanya memiliki satu situs resmi saja, yakni www.tokopedia.com. Ia menegaskan kalau Tokopedia tidak pernah mendukung praktik haram seperti itu.
"Kami sudah melakukan penindakan lebih lanjut terhadap laporan phishing ini. Aksi proaktif pun terus kami lakukan demi mengawasi dan menindak tegas pihak yang memanfaatkan platform Tokopedia untuk melakukan segala bentuk tindakan yang melawan hukum," ungkap Ekhel.
Tokopedia, menurut Ekhel, juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan kerahasiaan akunnya. Hal ini terkait keamanan dan kenyamanan bersama. "Kami terus mengedukasi masyarakat untuk berhati-hati dalam mengakses situs, menanggapi pesan, serta membuka lampiran yang dikirim mengatasnamakan Tokopedia," tegas dia.
Baca: Netizen Dibuat Heboh, Bukalapak dan Tokopedia Mengikat Janji Bersama
Beberapa bulan lalu, sebuah akun Twitter bernama @underthebreach tiba-tiba jadi sorotan. Penyebabnya, cuitan yang diunggah mengungkapkan sejumlah kebocoran data di dunia, termasuk Indonesia. Nah, pemilik akun itu akhirnya mengungkap sosok aslinya. Siapakah dia? Silakan baca selengkapnya.
Tanpa Tilang Manual, Ini 10 Pelanggaran yang Diincar Polisi lewat Cakra Presisi
Ditlantas Polda Metro Jaya menghapus tilang manual dan mulai mengganti dengan sistem Cakra Presisi pada Januari 2025. Ada 10 pelanggaran yang dibidik.
