DPR Kembali Umbar Janji

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD (Ilustrasi)
Sumber :
  • vivanews/Andry

VIVA – DPR RI menargetkan, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) bisa selesai pada bulan November mendatang. Aturan itu hingga saat ini masih digodok di Senayan.

DPR: Polisi Harus Konsisten Tindak Penjual Pupuk Subsidi Ilegal untuk Dukung Swasembada Pangan

"Dalam agenda yang kami susun, Komisi I DPR RI menargetkan RUU PDP dapat selesai pada minggu kedua November 2020," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, dikutip VIVA Tekno dari laman resmi Kementerian Kominfo, Rabu 2 September 2020.

Abdul menyatakan, rencana itu saat ini dalam pembahasan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Komisi I DPR RI bersama dengan pihak Kementerian Kominfo.

Istana Tegaskan Program Lapor Mas Wapres Punya Pemerintah, Bukan Gibran

Dalam kesempatan yang sama,  Menteri Kominfo, Johnny Plate mengatakan jika RUU PDP sangat penting dalam menjamin kepentingan nasional. Menurutnya, tidak hanya pada kedaulatan negara dan perlindungan atas data pribadi masyarakat.

"Pemerintah berharap, dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI," ungkapnya.

Buntut Tahanan Kabur, DPR RI Sidak Rutan Salemba

Johnny menjelaskan, adanya kebutuhan Undang-undang tersebut agar bisa mendukung pemrosesan data antarnegara,  baik secara global atau tingkat regional. Dia menuturkan, jika kebijakan negara lain telah memiliki syarat agar memiliki perlindungan data pribadi yang setara.

Sekjen Partai Nasdem itu juga mengatakan, jika kehadiran aturan perlindungan data pribadi membuat adanya jaminan atas rasa aman masyarakat saat berselancar di dunia maya.

"Juga memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penggunaan internet," ujar dia.

Petugas melayani laporan warga melalui program Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 11 November 2024.

Hari Keempat Lapor Mas Wapres Catat 296 Aduan, Paling Banyak soal Ini

Pihak Istana Negara mengatakan sudah ada 296 aduan di hari keempat program 'Lapor Mas Wapres' resmi dibuka.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2024