Inggris Khianati China
- vstory
VIVA – Inggris khianati China. Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Boris Johnson itu siap memutus hubungan bisnis dengan Huawei. Hal ini terkait pembangunan teknologi generasi kelima atau 5G.
Padahal, Inggris pernah berjanji untuk melibatkan raksasa teknologi China itu pada April lalu, setelah Huawei diberi izin ikut dalam pembangunan teknologi 5G dengan kuota 35 persen.
Adalah Parlemen dan Badan Intelijen Siber Inggris (GCHQ, setara BSSN kalau di Indonesia) yang meminta PM Johnson yang terus-menerus mendesak agar secepatnya membatalkan kerja sama dengan Huawei, paling lambat akhir tahun ini, dengan alasan masalah keamanan.
Dengan demikian Huawei telah dilabeli oleh Inggris sebagai 'vendor berisiko'. GCHQ, seperti dikutip dari situs The Guardian, Senin, 6 Juli 2020, mengaku telah melakukan penilaian kembali atas risiko yang ditimbulkan jika menggunakan peralatan dari Huawei.
Sebuah laporan yang disiapkan oleh National Cyber Security Center – bagian dari GCHQ – menyimpulkan bahwa sanksi baru AS terhadap Huawei akan memaksa perusahaan untuk menggunakan teknologi yang tidak dipercaya yang dapat membuat risiko tidak mungkin untuk dikendalikan.
Kebijakan Johnson menggunakan jasa Huawei untuk membangun infrastruktur dan teknologi 5G di Inggris telah membuat hubungannya dengan Amerika Serikat (AS) cukup memanas.
"Kami tetap melanjutkan investasi tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Ini sudah menjadi keputusan tegas dan tidak bisa ditinjau ulang kembali," kata Pejabat Tinggi di Kementerian Luar Negeri Inggris, Simon McDonald, kala itu.
Keputusan Inggris ini mengikuti yang dilakukan sejumlah operator telekomunikasi di Singapura. Salah satunya Singapore Telecomunication (SingTel) lebih memilih peralatan dari vendor lain, yaitu Ericsson, ketimbang Huawei.
Sementara operator lainnya, StarHub-M1, menggunakan vendor Nokia. Meski perangkat Huawei tidak digunakan oleh perusahaan telekomunikasi besar, namun mereka diberi sedikit ruang oleh Singapura dengan menggandeng sistem jaringan kecil TPG Telecom.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Singapura, S Iswaran mengaku tidak menganaktirikan salah satu provider. Ia juga mengklaim telah mengembalikan pilihan vendor untuk dilibatkan dalam pembangunan teknologi 5G, tentunya dengan sejumlah catatan.
"Vendor yang terlibat telah memenuhi kriteria yang mencakup keamanan dan juga kinerja," jelasnya. Singapura berencana meluncurkan layanan 5G mulai awal tahun depan, serta akan mencakup seluruh negeri tersebut pada 2025.
Korsel Kirim Jet Tempur saat 11 Pesawat Militer China dan Rusia Masuki Zona Pertahanan Udaranya
Sebanyak 11 pesawat militer China dan Rusia memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea Selatan, pada Jumat, 29 November 2024.
