'Setan' Siber Terus Mengintai Pengguna Internet
- YouTube
VIVA – Direktur Utama IBM Indonesia, Tan Wijaya, menekankan pentingnya edukasi karyawan untuk memenuhi keamanan siber di perusahaan. Menurutnya, pendidikan ini penting untuk mendorong perangkat keamanan (security tools) yang sebelumnya sudah dimiliki.
"Karena, secanggih apapun tools yang dimiliki tapi kalau edukasi terhadap karyawan tidak cukup, maka tetap ada celah," ungkap dia, melalui konferensi pers virtual IBM, Kamis, 18 Juni 2020.
Baca: Mengejutkan, Ancaman Keamanan Siber Melonjak hingga 6.000 Persen
Ia lalu mencontohkan soal link yang biasanya dikirimkan melalui platform. Biasanya link tersebut datang dari peretas bisa membuat beberapa fungsi dari perangkat mobile tidak bisa dibuka. Dengan contoh seperti itu, maka Tan menyebut karyawan harus diperingatkan tidak asal mengklik link tersebut.
"Nah, ini yang harus kita edukasi karyawannya. Tolong, handphone kalau dipakai untuk kantor jangan sampai men-download file yang aneh-aneh atau mengakses link yang tidak jelas," papar Tan.
Dalam laporan internal IBM ditemukan adanya lonjakan sebesar 6.000 persen mengenai keamanan siber. Namun, Tan menyebutkan masalah tersebut bukan dilihat dari industri mana yang bisa sering dibobol.
Menurutnya keamanan siber ini berbicara ke akses, yaitu pelanggan yang banyak mengakses terhadap instansi tersebut. Semakin banyak data basic consumer atau semakin banyak orang yang mengakses menjadi target yang difokuskan oleh peretas.
Misalnya saja akses ke e-commerce yang banyak dilakukan selama pandemi COVID-19 yang membuat banyak pengguna dari kalangan orangtua. Pengguna ini disebut Tan jarang mendapatkan edukasi soal keamanan.
"Orang-orang itu yang biasanya menjadi target. Biasanya edukasi tidak sering, tidak sering terjamah teknologi itu menjadi targetnya. Biasanya mereka akan mencari pencurian datanya mulai dari kartu kredit, nanti akan berkembang ke penjualan data secara masif," ungkapnya.
Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Indonesia. Hal ini disampaikan karena adanya petisi kritik terhadap.
