Dikritik Karyawan, Bos Facebook Mengalah
- Instagram/@zuck
VIVA – Chief Executive Officer sekaligus Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg akhirnya memperbarui kebijakan dalam platformnya. Dia berbagi tujuh bagian rencananya, menyusul kecaman para pegawai mengenai caranya menangani unggahan Facebook Donald Trump pekan lalu.
Dalam catatan itu, dikutip dari laman Engadget, Sabtu, 6 Juni 2020, Zuckerberg menjabarkan sejumlah perubahan potensial bagaimana perusahaannya mendekati kebijakan dan mengambil keputusan. Selain itu, dia juga menjelaskan gagasan atas perubahan produk.
Pria 36 tahun itu menjanjikan akan lebih banyak transparansi, serta berkomitmen untuk meningkatkan representasi soal perbedaan, inklusi dan hak asasi manusia. Zuckerberg menambahkan, jika Facebook akan meninjau tiga bidang kebijakan, namun dia tak menjamin akan ada perubahan tertentu.
Tiga kebijakan itu adalah mengenai ancaman penggunaan kekuatan oleh negara, penindasan pemilih dalam konteks pandemi coronavirus, serta apakah Facebook akan memberikan label pada konten yang melanggar atau hanya sebagian saja.
"Saya tahu banyak dari kalian berpikir kami harus memberikan label pada unggahan Presiden pekan lalu. Kebijakan kami saat ini adalah jika konten benar-benar menghasut kekerasan, lalu mitigasi yang tepat adalah menurunkannya. Jangan membiarkan orang-orang untuk melihatnya," tulis Zuckerberg.
Dia menegaskan, kebijakan itu tidak memandang bulu, termasuk politisi ataupun pemberitaan. Menurutnya, aturan itu sangat berprinsip dan masuk akal.
Namun, tak lupa Zuckerberg mengatakan jika menghormati banyak orang yang berpikir untuk ada alternatif lain. Jadi dia memastikan  akan mendengarkan semua ide.
Di sisi lain, dia menyatakan bukanlah penggemar dari kebijakan memberi label pada unggahan pengguna. Dirinya khawatir, akan ada risiko Facebook melakukan edit pada konten.
"Saya khawatir pendekatan ini memiliki risiko yang mengarahkan kami untuk editorial pada konten yang tidak kami sukai, bahkan jika hal tersebut tidak melanggar kebijakan kami. Saya berpikir kami butuh memprosesnya dengan sangat hati-hati," jelas dia.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Pemerintah Pastikan Kasih Perlindungan Penuh Jaga Daya Beli Pekerja
Pemerintah menegaskan tidak mengabaikan pelindungan pekerja/buruh, dalam menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
