Tragis! PRT Dipecat lewat WhatsApp, Padahal Lagi Virus Corona
- Instagram/@dailyinfotech
Perlindungan PRT diatur dalam Peraturan Menteri
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Aris Wahyudi menyebut terdapat aturan hukum yang melindungi para PRT, yang tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
"Mengatur perlindungan PRT termasuk juga perusahan agensi. Namun demikian, masih ada perbedaan persepsi apakah rumah tangga [PRT] masuk kategori tempat kerja atau tidak sehingga pengawasannya kini diserahkan kepada lingkungan.
"Artinya, jika ada [PHK] sepihak, ini tantangan kita untuk melaporkan kepada aparat setempat. Pengawasannya dalam Permen itu yang dimintakan tolong ke lingkungan setempat RT, RW sampai aparat, lembaga penyalur dan dinas ketenagakerjaan kabupaten, kota dan provinsi," kata Aris.
- Cerita pekerja migran Indonesia di tengah wabah virus corona: Dari tidak digaji, di-PHK, susah beli alat sikat gigi hingga tidur di atas lemari
- `Tidur hanya tiga jam, makan umpan ikan`, hingga pengalaman pahit makamkan jenazah teman, cerita ABK Indonesia di kapal China
- Indonesia minta China selidiki dan desak perusahaan kapal penuhi tanggung jawab pada ABK Indonesia
Disinggung tentang RUU PPRT, Aris menambahkan, perlunya diperhitungan pengaruh sosial kultural di Indonesia tentang PRT.
"PRT kita yang sebelumnya bahasanya menolong, membantu, sanak saudara, terus jadi harus menyediakan tempat, upah seperti di luar negeri. Secara pribadi, kita belum sampai ke sana. Jadi ke depan kita membuat sesuatu yang ujungnya perlindungan PRT dan juga memperhatikan perlindungan bagi rumah tangga," kata Aris.
Kemenaker: Kami belum dapat data dan laporan
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Aris, hingga kini belum mendapatkan data dan informasi terkait pemecatan sepihak rumah tangga kepada PRT tersebut.
"Kita harapkan berbagai lapisan masyarakat ketika ada masalah ketenagakerjaan itu ya mbok pada melapor sehingga pemerintah bisa hadir memfasilitasi.
"Jadi PHK sepihak itu apakah betul karena dampak Covid, karena majikan tidak mampu membayar lagi, atau karena apa? Itukan harus dibicarakan secara baik-baik dengan pekerja, diselesaikan secara baik-baik. Ibarat masuk baik-baik, keluarnya juga kan harus baik-baik," tambah Aris.
- `Kampanye terselubung` kepala daerah dengan foto dalam kemasan bantuan sosial
- Kereta api dan jejak penjajahan Belanda di Priangan: dari tanam paksa hingga plesiran
Aris pun menambahkan perselisihan kerja antar PRT dan yang memperkerjakan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan karena menyangkut urusan moral dan kemanusiaan.
