Mimpi Merdeka Sinyal, antara Tol Langit dan Satelit Satria
- MIT Technology Review
VIVA – Konsep Merdeka Sinyal yang menjadi 'jualan' Joko Widodo (Jokowi) sewaktu kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dinilai belum terealisasi. Palapa Ring atau yang dikenal sebagai Tol Langit, memang sudah diresmikan sejak Oktober 2019. Tapi hasilnya diklaim belum memiliki kemajuan yang signifikan.
Sementara itu, pemerintah juga lagi membangun Satelit Indonesia Raya (Satria). Satelit ini rencananya akan mengorbit pada 2022 menggunakan teknologi high throughput satellite (HTS) dengan kapasitas frekuensi 150Gbps, serta memiliki frekuensi Ku-Band.
Satria menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (Avaibality Payment/AP) selama 15 tahun. Pengamat telekomunikasi Nonot Harsono mengatakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebaiknya saat ini meningkatkan utilisasi Palapa Ring, ketimbang mengorbitkan Satelit Satria.
Selain urgensi yang sejauh ini belum diungkapkan secara detail oleh pemerintah, Bakti mengalami defisit anggaran pada tahun ini. "Lebih baik maksimalkan pemanfaatan Palapa Ring yang saat ini utilisasinya masih rendah. Perlu dievaluasi, di-hold dulu. Jangan nurutin gengsi," kata dia di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.
Jika mengorbit sesuai rencana, Satria akan mencakup sekitar 150 ribu titik tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Nantinya, satelit ini dapat digunakan untuk mendukung beragam kebutuhan layanan telekomunikasi, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pemerintah.
Nonot juga mengkritik pemerintah yang menggunakan konsultan untuk mendesain kebutuhan satelit. Ia mendesak supaya konsultan itu diuji kredibitasnya karena menyarankan Indonesia membangun tiga satelit.
Ia berharap pemerintah jangan hanya sebatas lisan, karena mereka harus memiliki dokumen dan desain perencanaan seperti nama desa dan kecamatan. "Harus ada dokumen publik sebagai transparansi dan menunjukkan urgensinya. Palapa Ring sudah terlanjur jalan, sukseskan dulu. Jangan nambah masalah dengan Satelit Satria," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengaku, audit Satelit Satria perlu dilihat nantinya. Poin terpenting saat ini adalah pertimbangan pembangunan satelit itu apakah harus ditunda atau lanjut. Hal tersebut masih diulas oleh Ombudsman.
"Kalau masalah keuangan akan diserahkan ke BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) karena mereka yang lebih valid. Kalau kami strateginya. Apakah itu mau sewa penuh atau sewa terbatas," tutur dia.
Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi menyebut ada dua tantangan soal Tol Langit. Pertama, belum adanya satu suara antara pemerintah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan.
"Pola pikir (mindset) perlu kita samakan sehingga penetap hukum, eksekutif pelaksana, dan eksekutif memiliki relevansi yang sama," ungkap dia. Merdeka Sinyal yang didukung Tol Langit sudah menjadi Program Presiden Jokowi.
Dengan begitu apabila Jokowi sudah memastikan satu suara di semua kalangan, maka ia meminta Kementerian Keuangan untuk segera mendukung program tersebut. Kedua adalah tidak ada cukup anggaran.
Menurutnya, tidak ada cukup uang di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sementara uang yang diambil dari USO (Universal Service Obligation) juga tidak cukup untuk pembangunan infrastruktur.
Dana USO dianggap sebagai PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), sehingga peruntukannya tidak 100 persen untuk sektor telekomunikasi. Oleh sebab itu, definisinya harus disepakati dahulu antarkementerian dan lembaga.
