500 Menara BTS 'Down' Gara-gara Banjir Jabodetabek

Banjir Terjadi di Beberapa Wilayah Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Saptono

VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut banjir yang menggenangi wilayah Jabodetabek pada Selasa, 25 Februari kemarin, membuat sejumlah menara pemancar (base transceiver station/ BTS) milik operator seluler mengalami gangguan.

Ancaman Banjir Bayangi Pencoblosan Pilkada Jakarta

"Ada sekitar 500 BTS yang memang karena banjir listriknya enggak bisa hidup. Gensetnya juga enggak bisa sampai," kata dia di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Laporan Kominfo mengatakan ada total 22.867 menara BTS yang beroperasi di wilayah Jabodetabek. Artinya, ada sekitar 97,8 persen menara yang beroperasi secara normal.

Laporan tersebut juga menyebut jaringan yang down karena genangan juga sudah di-cover oleh jaringan terdekat yang masih beroperasi normal. "Saya berterima kasih kepada operator seluler yang memperhatikan pelayanan publik dengan baik," tuturnya.

1.687 Warga Terdampak Banjir di Periuk, Pemkot Tangerang Aktifkan 15 Mesin Pompa Air

Beberapa operator seluler juga sudah mengerahkan mobile BTS untuk menanggulangi menara yang sempat down karena banjir. Mobile genset sebanyak 371 unit juga dikerahkan di mana menara BTS down ditambah dengan tim ahli di lapangan.

Sebelumnya, pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk merampingkan beberapa aturan untuk digabung ke dalam satu undang-undang. Namun, persiapan ini dibarengi dengan cuitan sejumlah warganet yang kerap membahas isi dari aturan kontroversial itu.

Tanggul Jebol Imbas Hujan Deras, Warga di Periuk Tangerang Kebanjiran

Tak sedikit yang menolak aturan ini. Misalkan saja kabar soal 'karpet merah' untuk tenaga kerja asing, tidak ada cuti dan pesangon. Menkominfo Johnny G Plate menekankan jika tujuan Omnibus Law baik untuk perekonomian Indonesia. Ia membantah segala persepsi yang dibicarakan masyarakat belakangan ini.

"Bukan soal media sosial, tapi saya ingin agar masyarakat tahu bahwa pemerintah punya niat baik untuk membantu perekonomian kita. Jangan sampai berkembang persepsi Omnibus Law buruk untuk perkonomian. Kan, tujuannya baik," klaim dia.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah.

KPU Jakarta: 572 TPS Berpotensi Rawan Banjir

KPU koordinasi dengan BPBD terkait ratusan TPS berpotensi rawan banjir tersebut. 

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024