Jokowi Ingin TNI Kuasai Teknologi Pertahanan

Ia menjelaskan bahwa di dalam UU ini disebutkan adanya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai wadah bertemunya para stakeholder dan industri untuk merumuskan kebutuhan sektor pertahanan dalam negeri, termasuk belanja dari luar negeri dengan skema transfer teknologi yang jelas.

Menurutnya, Indonesia selama ini masih lemah dalam negosiasi transfer teknologi sehingga memberikan kesan industri pertahanan dalam negeri "jalan di tempat". "Kita sudah ekspor ini itu ya itu oke tapi kalau kita ukur dengan target-target indikator-indikator yang terkait dengan pembangunan sektor pertahanan kita, itu masih jauh dari apa yang dicita-citakan," ujar Fahmi.

"Artinya ini hal-hal yang masih mimpi, masih di awang-awang sementara implementasinya masih jauh. Kalau kita terlalu banyak bermimpi, kasian juga sama Pak Prabowo ini menteri ini kesannya harapannya itu ditumpukan sepenuhnya ke beliau padahal sebenarnya anggaran kita sama sekali jauh dari kategori mampu mencukupi itu semua yang disampaikan pak presiden ," tambah Fahmi.

Target realistis

Lebih jauh Fahmi mengatakan bahwa sebelum berbicara mengenai alutsista baru, prioritas pertahanan seharusnya berbicara soal pembagian alokasi anggaran secara proporsional, seperti kebutuhan antar matra dan poros maritim. Kemudian dilanjutkan dengan upaya pengembangan organisasi dan satuan untuk menjawab ancaman kedaulatan dan keamanan laut yang terjadi baru-baru ini.

"Kemudian bagaimana pemeliharaan dan peningkatan kemampuan satuan termasuk juga personilnya, baru kita bicara kemudian alutsista baru termasuk pemeliharaan dan perawatannya," ujar Fahmi.

gtp/vlz (dari berbagai sumber)