Indonesia Korban Program Mata-mata Israel? Menkominfo: Belum Tahu

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Novina Putri Bestari

VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate enggan berspekulasi jauh seputar kabar Indonesia menjadi korban spyware atau program mata-mata, Pegasus.

Trik buat Whatsapp Terlihat Offline Padahal Lagi Online

Johnny mengaku saat ini belum tahu persis sejauh mana program mata-mata buatan perusahaan Israel itu menginfeksi pengguna di Indonesia. Untuk itu, dia mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengecek dulu masalah tersebut. 

"Nanti dicek dulu. (Indonesia jadi korban) belum tahu. Enggak bisa kira-kira, musti yang pasti nanti," ujar Johnny, usai menghadiri Gerakan Menuju 100 Smart City, Jakarta, Rabu 6 November 2019. 

Four Samsung Models to Lose WhatsApp Support in 2025

Dia menyatakan Kominfo akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk mendalami informasi kasus spyware Pegasus. 

"Iya kan BSSN lembaga negara. Kita harus lihat dulu. Jangan berandai-andai dulu," kata dia. 

Ikutan Tren Tanya Meta AI di WA, Inul Daratista Kaget Lihat Profesi Mas Adam

Dalam Rapat Kerja dengan Kominfo di kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa 5 November 2019, anggota Komisi I DPR, Sukamta mempertanyakan apakah Kominfo sudah menginvestigasi kabar peretasan WhatsApp menggunakan program mata-mata Pegasus tersebut. 

Sukamta meminta hasil investigasinya dan ingin mengetahui tindakan yang dilakukan Kominfo untuk melindungi pengguna WhatsApp di Indonesia.

"Pertanyaan saya apakah Kemenkominfo sudah lakukan investigasi soal ini atau belum, kalau sudah hasilnya apa. dan tindakan yang sudah diambil apa untuk melindungi masyarakat Indonesia yang menggunakan WhatsApp," kata Sukamta. 

Baca juga yuk: Waduh, Burung Iriana Jokowi Sangat Terancam!

Pegasus merupakan spyware yang dijual perusahaan asal Israel, NSO Group. Program mata-mata ini bisa memonitor 500 smartphone dalam setahun. Korban dari spyware ini beragam mulai dari pengacara, jurnalis, aktivis HAM, diplomat hingga pejabat senior pemerintahan asing. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya